Foto dokumentasi MalangTimes
Foto dokumentasi MalangTimes

MALANGTIMES - Kondisi Jembatan Muharto yang memprihatinkan banyak mendapat perhatian. Publik mendesak agar Pemerintah Kota Malang segera melakukan pembenahan. Pasalnya, kekuatan konstruksi jembatan berdasarkan hasil uji forensik tim Universitas Brawijaya Malang harus segera ditindaklanjuti.

Baca Juga : Turut Terdampak Covid-19, Pembangunan Rest Area Terminal Madyopuro Ditunda

Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono menyampaikan, sikap Pemerintah Kota Malang dalam mengatasi masalah Jembatan Muharto masih sangat tidak tegas. Karena hingga saat ini belum ada langkah konkret yang dilakukan untuk menangani masalah tersebut.

"Selama ini langkah yang diambil hanya memasang portal, dan itu pun sudah ditubruk berkali-kali," katanya pada MalangTIMES, Selasa (12/11/2019).

Dia menyampaikan, Pemerintah Kota Malang harus mengambil sikap dengan cepat. Ketika diharuskan untuk memasang penyangga ataupun melakukan pembenahan, maka Pemkot Malang dapat menggunakan anggaran insidentil dalam APBD Perubahan 2019.

"Anggaran jangan menunggu 2020, pakai anggaran insidentil 2019 saja jika memang memungkinkan. Ketika Pemkot Malang mengeluarkan kebijakan kondisi darurat, maka saya rasa itu diperbolehkan," tegasnya.

Trio pun mendorong agar Pemkot Malang segera melakukan tindakan tegas. "Masak harus ambruk dulu baru bertindak. Apalagi menjelang Desember  volume kendaraan tinggi, dan curah hujan juga tinggi," jelas dia.

Sementara itu, sekretaris fraksi PKS DPRD kota Malang Ahmad Fuad Rahman menambahkan, PKS telah membuat sikap terkait Jembatan Muharto. Karena berdasarkan hasil laporan masyarakat serta kajian internal dan tinjauan lapangan dari Fraksi PKS DPRD Kota Malang, jelas jika Jembatan Muharto mengalami kerusakan yang cukup serius di bagian kerangka jembatan.

"Bahkan bagian penyangga yang terbuat dari baja juga sudah mengalami kerapuhan," paparnya.

Untuk itu, lanjutnya, maka Fraksi PKS DPRD kota Malang menyatakan sikap. Pertama menuntut pemerintah Kota Malang untuk segera menyatakan bahwa kerusakan jembatan muharto sudah masuk ke tahap darurat dan dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan. Oleh karena itu Walikota harus memberikan perhatian khusus dan serius terhadap penanganannya.

Baca Juga : Pandemi Covid-19, Revitalisasi Pasar Bunulrejo Dibatalkan

Kedua menuntut pemerintah Kota Malang untuk segera melakukan tindakan yang cepat praktis dan efektif agar kerusakan jembatan ini tidak semakin meresahkan pengguna jalan. Karena potensi kecelakaan bisa sangat tinggi jika permasalahan tersebut tidak segera mungkin diselesaikan.

Ke tiga Pemerintah kota Malang harus segera memasang penyangga jembatan paling lambat awal bulan Desember untuk memperkuat struktur jembatan dan mengantisipasi volume kendaraan yang tinggi di akhir tahun.

Keempat menuntut Pemerintah Kota Malang untuk segera mengusahakan solusi alternatif jangka pendek dengan menyewa atau menyediakan jembatan Balley agar dapat mengantisipasi permasalahan tersebut sesegera mungkin.

"Poin ke lima adalah solusi jangka panjang dapat dilaksanakan dengan melakukan perbaikan Jembatan Muharto secara menyeluruh," imbuhnya.

PKS menurutnya juga mendorong Pemkot Malang melakukan konsultasi dengan pemerintah provinsi dan kementerian pusat, untuk dapat sesegera mungkin melakukan perbaikan Jembatan Muharto.