Kajari Kota Malang, Andi Dharmawangsa (Anggara Sudiongko/MalangTIMES)
Kajari Kota Malang, Andi Dharmawangsa (Anggara Sudiongko/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Hingga saat ini,  Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang, terus melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) mengenai kasus kerja sama pengelolaan dan pemanfaatan aset gedung Ramayana oleh Pemkot Malang dan pihak ketiga.

"Masih proses pengumpulan data, karena file-file perjanjiannya belum ada. Kami masih mau memanggil beberapa pihak untuk mendapatkan file perjanjian itu," ungkap Kepala Kejari Kota Malang, Andi Dharmawangsa.

Pihak Kejari Kota Malang juga mendalami lagi bagaimana lahirnya proses perjanjian Pemkot Malang dengan perusahaan pertama, kemudian terdapat peralihan perjanjian dengan perusahaan kedua yang saat ini tidak diketahui jelas dimana keberadaanya.

"Kami dalami bagaimana lahirnya ini (perjanjian), karena pihak-pihak nggak muncul lagi. Pertama perjanjian Pemda dengan perusahaan yang nggak jelas, ini ada perjanjian berikutnya juga nggak jelas. Makanya kami dalami materi apa sebenarnya isi perjanjiannya," terangnya

"Kami akan minta data dari bagian aset, mana perjanjian selama ini, apa dasarnya kok ada lagi adendum, kok ada lagi kerja sama lainnya, kok pemda hanya mendapatkan  Rp 60 juta setahun. Kan itu aset yang besar apa perjanjiannya itu," Imbuhnya

Seperti diketahui, jika saat ini, kerja sama pengelolaan aset gedung Ramayana akan segera berakhir tinggal menunggu hitungan hari. Namun pihak PT yang sebelumnya mengelola aset tersebut justru kini tidak diketahui keberadaannya dan diduga belum memenuhi kewajibannya.

Terlebih lagi, dari informasi yang diperoleh perihal kerja sama dalam pengelolaan aset antara Pemkot Malang dan PT Sadean Intra Mitra Corporation (SIMC) hanya diperoleh Rp 60 juta pertahun.

"Nah disini seolah-olah isi perjanjian kan tidak menguntungkan. Makanya nanti kami sarankan pihak Pemda jika nantinya membuat perjanjian baru lagi jangan seperti yang dulu-dulu, 60 juta kan miris sekali," paparnya

Pihaknya juga berharap, agar Pemkot Malang juga proaktif dalam memberikan data-data agar bisa semakin memperjelas dan mempercepat proses penanganan.