Sekda Didik Budi : Mutasi Untuk Jaga Organisasi Dinamis, Bukan Karena Hal Negatif

MALANGTIMES - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Didik Budi Muljono memberikan arahan mutasi di lingkungan pemerintahan hal yang biasa terjadi saat serah terima jabatan dua camat di ruang Anusapati, Jumat (8/11/2019). Yakni, dari Camat Pakis yang sebelumnya dipegang oleh Firmando Hasiholan Matondang kepada Agus Hariyanto. Serta camat Sumbermanjing Wetan yang dulu dipegang Agus Hariyanto kini diserahkan kepada Budi Suliyono.

Serah terima jabatan camat tersebut merupakan tindak lanjut dengan adanya mutasi dan promosi sekaligus pelantikan kepada para pejabat yang dilakukan beberapa waktu lalu oleh Bupati Malang Sanusi.

Dalam serah terima jabatan itu, Didik Budi menyampaikan, bahwa proses mutasi dan promosi di tubuh pemerintah daerah adalah sesuatu yang pasti terjadi. Hal ini sebagai bagian dalam mewujudkan dinamisasi kerorganisasian sekaligus menggerakkan roda pemerintahan agar bisa berjalan lebih optimal.

"Pada dasarnya pergantian pimpinan memang dibutuhkan dalam sebuah organisasi. Yaitu untuk menjaga organisasi berjalan dinamis dan optimal ke depannya. Dimana pimpinan yang dimutasi akan ditantang untuk memberikan yang terbaik dibanding pendahulunya," kata mantan Inspektur Kabupaten Malang, Jumat (8/11/2019) kepada MalangTimes.

Dasar mutasi dan promosi yang ditekankan Didik Budi dalam sertijab dua camat itu, sebagai bentuk penguatan pemahaman. Baik bagi pejabat yang terkena mutasi maupun masyarakat secara umum.

Didik Budi menjelaskan, sampai saat ini masih ada konotasi negatif bila ada pejabat yang terkena mutasi. Dimana, hal itu disangkakan karena pejabat yang dimutasi dinilai negatif oleh pimpinannya.

"Padahal, sekali lagi mutasi dan promosi itu sendiri agar para pejabat terus belajar hal baru dengan lingkungan baru juga. Selain tentunya tantangan untuk membuktikan dirinya bisa lebih baik di tempat baru itu," urainya.

Sebagai aparat sipil negara (ASN), mutasi dan promosi memang tak bisa dielakkan. Walau banyak pemikiran dari masyarakat yang menyampaikan, dalam setiap mutasi pejabat, selalu ada kepentingan pimpinan di atasnya. Pemikiran itu pun bahkan telah menjadi rahasia umum yang hidup sampai saat ini.

Hal ini pula yang membuat berbagai aturan juga mengatur persoalan mutasi. Misalnya, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Atau, Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi.

Aturan-aturan itu mensyaratkan berbagai tata cara mutasi ASN, yang tak bisa begitu saja dilakukan oleh pimpinan daerah. Apalagi bila mutasi ASN dilakukan karena adanya konflik kepentingan yang secara tegas dilarang dalam berbagai regulasi itu.

"Jadi mutasi ini sekali lagi dalam mewujudkan optimalisasi dan dinamisasi organisasi," ujar Didik Budi yang juga berharap kepada para pejabat yang terkena mutasi dan promosi bisa semakin meningkatkan prestasinya.

"Tingkatkan komitmen, dedikasi, dan terus belajar. Karena camat itu ibaratnya kepanjangan tangan langsung Bupati di wilayahnya tugasnya," imbuhnya kepada dua camat yang resmi akan bertugas di wilayah barunya itu.

Arahan Didik Budi juga berlaku bagi seluruh pejabat yang mengalami mutasi sekitar pertengahan Oktober 2019 lalu. Dimana terdapat 119 pejabat yang mengalami mutasi, dari jabatan camat, Kasie, Kabag dan Kabid di berbagai OPD Kabupaten Malang.

Sanusi pun menyampaikan, terkait mutasi dan promosi yang dilakukannya sebagai bagian dalam penyegaran organisasi. Dirinya juga menegaskan tak ada konflik kepentingan dalam proses tersebut.

"Semua sudah prosedural, dimana mutasi dilakukan atas pertimbangan Baperjakat. Sebelumnya juga telah dilakukan penilaian secara independen," ucapnya.

 

Top