DPR RI Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Menko PMK: Belum Ada Ketetapan

MALANGTIMES - Kabar disetujuinya kenaikan iuran badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) Kesehatan mendapat tentangan dari banyak pihak. Bahkan DPR RI secara tegas menyatakan penolakan kenaikan iuran itu khususnya untuk segmen peserta mandiri kelas III.

Komisi IX dan Komisi XI DPR RI meminta pemerintah untuk menunda kenaikan tarif BPJS Kesehatan peserta mandiri kelas III sampai ada pembenahan data. Termasuk melakukan data cleansing penerima bantuan iuran (PBI).

Terkait hal itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy akan melakukan rapat lintas kementerian untuk membahas kembali perihal kenaikan iuran BPJS tersebut.

"Saya sudah dapat surat dari Menteri Kesehatan (Menkes), dan nanti akan kita rapatkan lintas kementerian yang terkait. Karena kalau soal itu yang hrs kita dengar terutama adalah dari kementerian keuangan bu Sri Mulyani," ujarnya ditemui awak media usai melakukan tinjauan di RS Islam Aisyiyah Malang, Jum'at (8/11).

Meski begitu, ia menegaskan jika hingga saat ini perihal kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang ditolak oleh DPR RI itu masib belum ada ketetapan. Pihaknya masih akan melakukan koordinasi lebih lanjut terkait itu.

"Jadi nanti akan kita bicarakan dulu, tapi intinya kita belum ada kesepakatan bahwa nanti akan dipenuhi. Masih akan kita lihat, belum ada ketetapan (kenaikan iuran)," imbuhnya.

Mantan Mendikbud ini menjelaskan, saat ini pihaknya bersama DPR ada kesepakatan untuk melakukan cleansing data. Terdata, ada sekitar 6 juta PBI yang identitasnya belum dikenali dan akan dilakukan cleansing data.

"Oh, 6 juta terakhir itu yang mau kita keluarkan dan kita ganti yang betul-betul memang teridentifikasi dengan baik. Kemudian kalau dia belum memiliki NIK kita akan pastikan saya minta semua daerah melalui Dispendukcapil untuk memastikan data kependudukannya," jelasnya.

Sedangkan tujuan dilakukannya cleansing data, lanjut Muhadjir, supaya bantuan dana dari pemerintah benar-benar tepat sasaran. Rencananya, ia akan segera mengadakan pertemuan itu minggu depan.

"Agar ini betul-betul penggunaan dana pemerintah untuk PBI memang diserap ke klien yang jadi sasaran. Kalau datanya abal-abal kan nanti itu kita bisa meragukan, sehingga itu nanti tepat sasaran atau tidak bisa diketahui. Minggu depan sepulang saya dari sini segera untuk diundang, kita duduk bersama membicarakan ini," pungkasnya.

Diketahui, kenaikan iuran peserta BPJS mandiri kelas 1 dan 2 naik dua kali lipat dari semula Rp 80 ribu dan Rp 55 ribu menjadi Rp 160 ribu dan Rp 110 ribu. Sementara iuran peserta kelas 3, naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42 ribu.

Top