Kendaraan dinas atau operasional Pemkab Malang yang tak terpakai diminta DPRD untuk dilakukan lelang atau dihibahkan (dok MalangTimes)
Kendaraan dinas atau operasional Pemkab Malang yang tak terpakai diminta DPRD untuk dilakukan lelang atau dihibahkan (dok MalangTimes)

MALANGTIMES - Proses penganggaran pengadaan kendaraan baru di beberapa dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang tampaknya tak akan mulus. Jajaran legislatif meminta agar pemkab mempertimbangkan kembali pengadaan itu. 

Dalam dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang 2020, muncul usulan pengadaan kendaraan dan pemeliharaan rutin kendaraan  dinas atau operasional. Totalnya cukup besar untuk dua item tersebut, yakni mencapai Rp 2,1 miliar.

Rinciannya, Rp 1,1 miliar untuk pengadaan kendaraan dinas atau operasional. Serta untuk pemeliharaan rutin mencapai Rp 1,1 miliar.  

Anggaran tersebut hanya mencakup tiga organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Malang. Yaitu di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Dinas Komunikasi dan Informasi. 

Untuk pengadaan kendaraan di OPD-OPD lain, DPRD Kabupaten Malang sendiri belum melakukan verifikasi lebih lanjut. Pengajuan mata anggaran tersebut mendapat sorotan DPRD Kabupaten Malang. Khususnya, terkait aset bergerak berupa kendaraan dinas atau operasional.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Malang Muslimin mengungkapkan, pengadaan kendaraan dinas atau operasional untuk tahun 2020 mendatang tak serta merta diajukan. Terlebih dahulu, harus dilakukan inventarisasi final terkait keberadaannya yang lama.

"Jadi sebelum diajukan lagi, bisa diinventarisasi kendaraan dinas tahun-tahun lama. Sehingga tak numpuk-numpuk. Jadi kami sarankan lelang dulu atau hibahkan kendaraan lama yang tak terpakai di berbagai kantor," ucap Muslimin. 

Pihak dewan mengajukan sejumlah saran. Misalnya, untuk melakukan lelang atau hibah kendaraan dinas atau operasional sebelum disetujui adanya pengadaan. Juga, didasarkan adanya beban neraca Pemkab Malang setiap tahunnya.

"Setiap tahun biaya pemeliharaan kendaraan juga besar, seperti tahun depan sampai Rp 900 juta-an lebih. Bila kendaraan lama dilelang atau dihibahkan akan mengurangi anggaran pemeliharaan," ujarnya.

Muslimin juga menyoroti terkait pengadaan kendaraan dinas yang setiap tahun diajukan di berbagai OPD. "Kalau membeli terus, biaya perawatannya  juga akan tinggi. Selain ketambahan yang baru, kendaraan yang lama juga minta dianggarkan pemeliharaannya. Anggarannya pun akan semakin besar," lanjutnya.

Mempertimbangkan kondisi tersebut, maka DPRD Kabupaten Malang meminta pemkab untuk melakukan pelelangan atau hibah. Sehingga, anggaran pemeliharaan kendaraan lama tak lagi menyedot anggaran daerah seperti tahun-tahun sebelumnya.

Bahkan, jika hal tersebut dilakukan maka hasil lelang tersebut dapat menambah pundi-pundi kas daerah. Pendapatan dari hasil lelang nantinya bisa dimasukkan ke kas daerah, serta bisa dibelanjakan untuk lainnya.

Dari data yang diperoleh, pengadaan kendaraan dinas atau operasional dalam RAPBD 2020, terdapat di beberapa OPD Kabupaten Malang. Anggaran terbesar yang diajukan sampai saat ini ada di BKAD sebesar Rp 1 miliar lebih. Sedangkan ajuan anggaran untuk pemeliharaan rutin atau berkala kendaraan dinas atau operasionalnya mencapai Rp 937,7 juta.

Di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, pengadaan kendaraan sebesar Rp 35 juta. Sedangkan untuk perawatan kendaraan dinasnya sebesar Rp 80 juta. Disusul  Dinas Komunikasi dan Informatika dengan anggaran pengadaan Rp 100 juta dan perawatan Rp 111 juta.

Ajuan anggaran tersebut bisa semakin bengkak, misalnya, bila OPD lainnya pun mengajukan pengadaan dan biaya perawatan kendaraan dinas atau operasional. Menurut Muslimin, sampai saat ini pihaknya masih terus menyisir ajuan anggaran pengadaan dan perawatan kendaraan dinas atau operasional.

Bupati Malang Sanusi menyampaikan, bahwa berbagai ajuan dari jajarannya bisa saja berubah setelah adanya pembahasan dengan DPRD Kabupaten Malang. "Jadi masih bersifat ajuan, masih bisa berubah," ungkapnya. 

Sanusi mengaku pihaknya juga dibuat berpikir ulang terkait adanya defisit cukup lebar antara pendapatan dan belanja tahun 2020 datang yang tercantum dalam RAPBD.

Di sisi lain, persoalan aset daerah, baik bergerak maupun tak bergerak, di Kabupaten Malang, masih terus diproses. Baik dalam tata kelola administrasi, pengamanan, sampai pada tataran teknis lainnya.

Sanusi menegaskan, jajarannya terus melakukan berbagai proses tersebut. "Sejak awal tahun sudah dibentuk tim aset daerah untuk melakukan data ulang. Sudah berjalan dan terus menyelesaikan seluruh aset yang ada," kata politisi PKB, Jumat (8/11/2019).