Pemerintah Bakal Gelontor Anggaran Rp 473,7 Miliar untuk Entaskan Kemiskinan

MALANGTIMES - Angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Malang memang terbilang tinggi. 

Berdasarkan hasil analisa Susenas KP (Survei Sosial Ekonomi Nasional Konsumsi Pengeluaran), jumlah kemiskinan di Kabupaten Malang tercatat ada 10,37 persen atau sebanyak 268.490 jiwa.

Terkait hal ini, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malang, Nurhasyim, mengaku sudah menyiapkan anggaran mencapai lebih dari Rp 473,7 miliar untuk menekan angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Malang.

”Anggaran ratusan milyar ini bersumber dari pemerintahan Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, hingga Kementrian Sosial,” terang Nurhasyim saat ditemui MalangTIMES.com, Kamis (7/11/2019).

Rinciannya, lanjut Nurhasyim, Kementrian Sosial bakal menggelontorkan anggaran senilai Rp 275, 5 miliar untuk PKH (Program Keluarga Harapan) yang dibagikan kepada 95.384 KPM (keluarga penerima manfaat).

Selain itu, Kementrian Sosial juga bakal menggelontorkan Rp 184,3 milyar untuk progaram BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai).

”Anggaran BPNT ini akan diwujudkan berupa telur dan beras. Sedangkan pengadaannya melalui E-Warung atau agen tertentu yang sudah ditunjuk secara resmi. Program BPNT ini akan diterima oleh 139.663 KPM,” jelas Nurhasyim.

Bergeser ke program bantuan dari pemerintah provinsi, Gubernur Jawa Timur juga menggelontorkan Rp 9,8 melalui program Jaslut (Jaminan Lanjut Usia). 

Program ini diperuntukan untuk 4.919 KPM yang tersebar di Kabupaten Malang. 

”Nantinya masing-masing KPM yang sudah terdata dalam program Jaslut, akan menerima bantuan sebesar Rp 2 juta,” ungkap Nurhasyim.

Terpisah, Bupati Malang HM Sanusi mengaku juga sudah menyiapkan anggaran yang dikhususkan untuk mengentaskan kemiskinan di wilayah pemerintahannya. 

Melalui program bantuan sosial, Sanusi bakal menggelontorkan anggaran mencapai Rp 2 miliar.

”Batuan sosial ini berupa pemberian uang kepada KPM yang memang membutuhkan. Nantinya per KPM bakal memperoleh Rp 2 juta,” pungkasnya.

 

Top