Rekomendasi Tak Dijalankan, DPR Dibuat Berang oleh BPJS Kesehatan

MALANGTIMES - DPR RI mulai menunjukkan taringnya kepada para Menteri baru di Kabinet Indonesia Maju. Baik kepada Menteri Agama yang ramai mewacanakan penertiban cadar dan celana cingkrang di tubuh PNS. Sampai pada Menteri Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). 

Bahkan, Komisi IX DPR, benar-benar berang atau marah besar dalam rapat dengar pendapat (RDP), Rabu (6/11/2019) kemarin kepada Menteri Kesehatan dan BPJS. Sampai-sampai wakil ketua Komisi IX, Nihayatul Wafiroh yang berasal dari PKB, meminta agar tak perlu lagi ada rapat-rapat dengan Kemenkes dan BPJS.

"Saya merasa rapat di Komisi IX DPR RI ini tidak ada harganya sama sekali. Karena seluruh keputusan-keputusan itu sudah tidak dijalankan oleh pemerintah, terutama Kemenkes dan BPJS Kesehatan. Lalu apa harga diri kita apa? Kenapa kita masih mau rapat?," ucap Ninik sapaan akrab wakil ketua Komisi IX, seperti dilansir situs resmi DPR RI, Kamis (7/11/2019).

Ninik yang partainya merupakan pendukung Jokowi, merasa kecewa dan marah besar dengan berbagai rekomendasi yang sama-sama disepakati sebelumnya dalam rapat. 

Dirinya merasa pemerintah tidak menghargai keputusan bersama hasil rapat gabungan DPR RI dan Pemerintah terkait masalah tersebut pada 2 September 2019 yang lalu. Yakni, terkait menolak kenaikan premi BPJS Kesehatan Mandiri Kelas III. Tapi, pemerintah tetap memberlakukan kenaikan tarif seluruh kelas, dimana untuk kelas III dari Rp 25.500 menjadi Rp 42 ribu, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 tahun 2019.

Padahal, lanjut Ninik, dalam rapat gabungan diputuskan untuk tidak menaikkan BPJS Kesehatan Mandiri Kelas III. "Tapi ternyata tetap dinaikkan dengan keluarnya Perpres. Kita juga minta  pemerintah untuk melakukan perbaikan sistem kepesertaan dan manajemen iuran, termasuk kolektabilitas iuran dan percepatan data cleansing," ujarnya yang meminta seluruh anggota untuk boikot rapat dengan Kemenkes dan BPJS Kesehatan.

"Saya usul tidak usah rapat lagi dengan BPJS Kesehatan dan  Kemenkes. Tidak ada gunanya. Rangkuman, kesepakan atau kesimpulan apapun dan ditandatangani siapapun tetap dilanggar kok. Kita ini tidak punya harga diri, gak ada sanksi apapun,” tegas Ninik.

Selain hal itu, Komisi IX DPR RI juga menanyakan tindaklanjut BPJS Kesehatan atas temuan dan rekomendasi dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Melalui Saleh Partaonan Dauly, anggota Komisi IX, hal ini dipertanyakan lagi. "Pertanyaan saya, berapa persen dari rekomendasi BPKP yang sudah dijalankan," tanyanya.

Padahal, lanjutnya, dari hasil audit BPKB ditemukan ada lebih dari 54 ribu badan usaha yang tidak mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Kesehatan, atau melaporkan gaji pekerjanya lebih rendah agar membayar iuran peserta lebih murah.

Rekomendasi BPKP lainnya yang ditanyakan adalah terkait peserta dari golongan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) hingga pencegahan kecurangan (fraud) yang kemunginan terjadi. 

"Rekomendasi-rekomendasi hasil audit itu sudah dijalankan belum? kalau sudah, apa yang sudah dilakukan," ucapnya yang senada dengan Ninik, dirinya dengan tegas mengatakan  percuma BPKP melakukan audit, karena BPJS kesehatan pada akhirnya tidak menjalankan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan.

Beberapa topik yang membuat DPR RI geram itu, sebenarnya sekitar bulan lalu pernah juga disampaikan oleh Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Fahmi Idris.

Dimana, dirinya menyampaikan bahwa ada isu DPR RI menolak kenaikan tarif BPJS Kesehatan. Fahmi pun waktu itu menyampaikan, bahwa untuk menjawab isu publik itu, dirinya menyampaikan, DPR menolak kenaikan iuran itu engga betul.

"DPR hanya menolak kenaikan kelas III PBPU, kalau cleansing data sudah beres DPR tidak menolak lagi. Hanya kelas III PBPU," ujarnya.

Sayangnya, hal itulah yang dalam RDP yang membuat DPR dibuat berang oleh BPJS Kesehatan. Penolakan kenaikan tarif kelas III tetap diberlakukan dan perbaikan data yang merupakan temuan BPKP pun kembali dipertanyakan. 
 

 

Top