Indonesia Darurat Pamong Belajar, 70 Persen Akan Pensiun

MALANGTIMES - Salah satu permasalahan besar yang dihadapi profesi pamong belajar di Indonesia adalah angka pensiun pamong belajar.

Hal ini disampaikan oleh Dr Achmad Rasyad MPd selaku ketua tim peneliti kinerja pamong belajar Jurusan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Universitas Negeri Malang (UM).

Pamong belajar sendiri adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan belajar-mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model pendidikan nonformal. Karena itu, pamong belajar disebut sebagai pendidik pendidikan nonformal.

Rasyad menyampaikan, salah satu problem terbesar ialah stok pamong belajar yang diperkirakan akan pensiun sekitar 70 persen dari 6 ribu pamong belajar se-Indonesia.

Kasubdit Penilaian Kinerja dan Pengembangan Karir GTK PAUD dan DIKMAS Kemendikbud, Drs Nasrudin pun mengaku telah menyiapkan slot untuk guru pamong sebanyak 2 ribu.

"Kita berjuang dari kuota guru itu ada sekitar 2 ribu yang diberikan slot ke pendidikan  nonformal," ucapnya saat ditemui usai Seminar Nasional "Pengembangan Karir Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Penilik" di Gedung E1 Lantai 2 Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Malang (UM), Kamis (7/11/2019).

Rekrutmen untuk PNS dan P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) untuk pamong belajar itu, kata Nasrudin, direncanakan tahun ini akan dibuka.

"Cuman memang, daerah itu harus mengajukan formasi jabatan kebutuhannya itu," timpalnya.

Nasrudin mengakui, inilah yang jadi persoalan. Daerah tidak mengajukan formasi itu ke Menpan (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi).

"Padahal kita sudah berjuang ada kuota sekitar 2 ribu untuk pamong belajar tahun ini yang nanti akan dilaksanakan di awal tahun 2020 tapi untuk formasi 2019," tandasnya.

Pihaknya sendiri sudah menyiapkan soal-soalnya untuk rekrutmen pamong belajar, baik yang CPNS maupun yang P3K.

Mengatasi persoalan ini, pihaknya juga telah mengajak diskusi seluruh kepala daerah tentang kebutuhan pamong belajar.

"Masalah formasi 2020-2024, kemarin di tanggal 30 Juli sudah diundang semua seluruh bupati di Hotel Bidakara," pungkasnya.
 

Top