Tuntut Kejelasan Kasus ADD dan DD, Warga Desa Banjarsari Nekat Geruduk Kantor Pendopo Kabupaten Malang

MALANGTIMES - Aksi demonstrasi kembali terjadi di wilayah Kabupaten Malang. Kali ini giliran warga Desa Banjarsari, Kecamatan Ngajum yang menggelar unjuk rasa di kawasan Pendopo Kabupaten Malang, Rabu (6/11/2019).

Dari pengamatan di lapangan, puluhan pengunjuk rasa mendatangi kantor yang berlokasi di Jalan Panji, Kecamatan Kepanjen tersebut dengan berjalan kaki sembari membentangkan beragam poster.

Dari poster tersebut, para pengunjuk rasa menuliskan tuntutan mereka terkait pengusutan kasus penyalahgunaan ADD (Alokasi Dana Desa) dan DD (Dana Desa) di era tahun 2017 hingga 2018, yang terjadi di desa mereka.

Warga beranggapan jika kasus terkait anggaran dana tersebut sudah terlalu lama belum dituntaskan. Bahkan, sebelum menggelar aksi unjuk rasa, pada bulan Mei 2019 lalu warga sempat melayangkan laporan dugaan penyelewengan anggaran ADD dan DD di desanya tersebut, ke Polres Malang. Ketika itu, dari hasil audit menunjukkan jika memang ada potensi kerugian negara.

”Informasinya para penyidik kesulitan mencari saksi ahli, katanya saksi ahlinya adalah pihak Inspektorat. Bukannya seharusnya bisa dipanggil sewaktu-waktu, tapi ini kok harus menunggu izin dari Bupati Malang. Makanya kami sepakat untuk melakukan demo hari ini,” kata Imam Aspali, selaku koordinator massa unjuk rasa, saat ditemui awak media disela agenda unjuk rasa, Rabu (6/11/2019).

Setelah diwarnai aksi membentangkan spanduk, serta meneriakkan orasi berisi tuntutan. Beberapa perwakilan warga akhirnya diperkenankan masuk kedalam gedung untuk menyampaikan aspirasi mereka. Di hadapan Kepala DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa), Suwadji, Kepala Inspektorat Kabupaten Malang, Tridiyah Maestuti, serta dimediasi oleh Kabag Ops Polres Malang, Kompol Sunardi Riyono. Perwakilan warga nampak menggebu-gebu saat menyampaikan keluhan mereka.

Pada pembahasan diskusi tersebut, sempat membahas hasil audit yang dilakukan Inspektorat. Hasilnya memang ditemukan indikasi adanya kerugian negara mencapai Rp 330 juta. Uang senilai ratusan juta itu, merupakan sumber dana yang diduga bersumber dari ADD dan DD pada tahun 2017 - 2018.

Terkait dugaan kerugian tersebut, disinyalir Bupati Malang kala itu sempat melayangkan surat kepada Kades yang bersangkutan. Pada isi suratnya menyampaikan agar segera mengembalikan kerugian negara dalam kurun waktu 10 hari. Terhitung sejak surat Bupati Malang itu dikirimkan.

"Iya hasil diskusinya sempat membahas itu, tapi kalau uangnya sudah dikembalikan memang bisa bebas dari jerat hukum. Terus apakah boleh biaya ADD dan DD tahun 2019 ini, digunakan untuk mengembalikan kerugian negara tahun 2017-2018 lalu. Masalahnya kadesnya terpilih lagi, bisa saja uang yang digunakan untuk mengembalikan kerugian negara itu dari anggaran ADD dan DD di masa periodenya yang baru,” ujar Imam saat ditanya tanggapannya terkait hasil pembahasan diskusi.

Terpisah, Kepala Inspektorat Kabupaten Malang, Tridiyah Maestuti, mengaku jika selama ini pihaknya sudah intens menindaklanjuti kasus yang dikeluhkan para pengunjuk rasa. Bahkan dirinya mengaku juga sudah berkoordinasi dengan Polres Malang, guna mengusut tuntas kasus yang dilaporkan pada 25 Mei 2019 tersebut.

Meski ditemukan ada indikasi kerugian negara, namun berdasarkan peraturan yang berlaku, Kades memang hanya diwajibkan untuk segera mengembalikan. "Uangnya sudah dikembalikan pada tanggal 4 Oktober lalu. Kalau masih ragu silahkan dilihat saja, bisa dicek di Bank Jatim," terang Tridiyah saat ditemui awak media.

Terkait tindakan yang dianggap merugikan negara, lanjut Tridiyah, terjadi hanya karena adanya kesalahan administrasi. Untuk itu, yang bersangkutan langsung diberikan sanksi berupa teguran secara tertulis agar selisih uang DD dan ADD segera dikembalikan. ”Kades yang bersangkutan terbukti melakukan kesalahan secara administrasi. Oleh karena itu uangnya kami arahkan agar segera dikembalikan, bahkan setelah dikembalikan juga sudah kami berikan teguran,” pungkasnya.

Top