Pendapatan Belanja Naik Selangit, DPRD Kabupaten Malang: RAPBD 2020 Kurang Bagus

Nov 06, 2019 10:20
Ketua DPRD Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto menilai RAPBD 2020 masih kurang bagus (Nana)
Ketua DPRD Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto menilai RAPBD 2020 masih kurang bagus (Nana)

MALANGTIMES - Postur keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang tahun 2020 yang dituangkan dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja  daerah (RAPBD) dinilai kurang bagus oleh DPRD Kabupaten Malang.

Baca Juga : Warga Terdampak Covid-19 di Kabupaten Malang, Bakal Dapat Pasokan Makanan Dapur Keliling

Pasalnya, dari RAPBD 2020 itu terlihat adanya grafik yang tak seimbang antara pendapatan dan belanja. Dimana, untuk pendapatan asli daerah (PAD) diklaim ada peningkatan dibanding tahun lalu. Tapi, peningkatan itu diikuti dengan penurunan terbilang besar dari dana alokasi umum (DAU) dengan angka sekitar Rp 200 miliar. Plus adanya grafik kenaikan belanja di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang juga tinggi.

Khususnya, dalam belanja tidak langsung yang komposisinya masih berada di angka 52 persen dibandingkan belanja langsung yang tertahan di angka 48 persen.

"Kondisi itu yang membuat RAPBD 2020 kita nilai kurang bagus. Ada defisit anggaran cukup besar," kata Ketua DPRD Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto, Rabu (6/11/2019).

Didik Gatot melanjutkan, walau secara pendapatan mengalami kenaikan dibanding tahun lalu, yakni sekitar 11,09 persen atau tercatat sekitar Rp 4,6 triliun, belanja di berbagai pos yang juga jadi perhatian khusus DPRD Kabupaten Malang, terlihat membengkak.

Hal ini misalnya dipicu dengan adanya anggaran hibah untuk KPU dan Bawaslu dalam menyelenggarakan Pilkada 2020. Dari total yang dianggarkan Rp 60 miliar, membengkak menjadi Rp 115 miliar. Selain itu adanya program pemberian anggaran Rp 1,5 miliar untuk setiap desa yang dicanangkan Bupati Malang, Sanusi pada tahun 2020 nanti.

Tak hanya itu defisit anggaran menjadi cukup besar juga dengan belanja di tiap OPD, misalnya di pos belanja program pelayanan administrasi perkantoran, terkait  pagu jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, sekitar Rp 55,7 miliar.

Baca Juga : Dinsos-P3AP2KB Salurkan Bantuan bagi 1.666 Warga Miskin

Diikuti belanja alat tulis kantor (ATK) Rp 3,1 miliar, biaya makan dan minum (mamin) Rp 3,2 miliar.
Belanja rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, juga terbilang besar dengan total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 11,2 miliar. Sedangkan untuk rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Rp 6,7 miliar.

"Termasuk juga ada beberapa kegiatan lain yang memang kebutuhan anggarannya cukup besar. Sehingga dalam RAPBD 2020, kelihatan defisit cukup besar," ucap Didik Gatot.

Dengan postur keuangan itulah, DPRD Kabupaten Malang meminta Pemkab Malang untuk melakukan efisiensi anggaran. Serta lebih difokuskan pada program-program inovasi yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain prioritas untuk memacu dinas-dinas penghasil pendapatan asli daerah.


Didik Gatot juga mengatakan, pihaknya akan melakukan pendampingan khusus di tiga OPD yang mendapat instruksi Sanusi terkait program aspirasi kepala desa (Askades). Yakni, Dinas PU Bina Marga, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya serta Dinas PU Sumber Daya Air.
"Di tiga dinas ini perlu ada pendampingan dan evaluasi karena membutuhkan alokasi anggaran besar tahun 2020. Ini supaya kegiatan berjalan sinergis antara Pemkab Malang dan pemerintah desa," ujarnya yang menegaskan dalam pendampingan anggaran, pihaknya meminta OPD tak hanya memberikan glondongan data.
"Supaya pengawasan dan pendampingan jelas, dalam usulan RAPBD yang disampaikan oleh dinas, kami tidak mau dalam bentuk gelondongan. Tetapi minta per-item proyek harus dimunculkan," imbuh Didik Gatot.
Terpisah, Bupati Malang Sanusi juga membenarkan adanya kondisi keuangan dalam RAPBD 2020 itu. Dimana, dirinya menyatakan, bahwa memang ada penurunan bantuan keuangan dari pusat ke provinsi sebanyak Rp 1 triliun. Penurunan bantuan keuangan itu, secara langsung berekses juga ke Kabupaten Malang.
"Kalau bantuan ke provinsi dikurangi, maka daerah juga dikurangi. Untuk Kabupaten Malang kisarannya Rp 180 miliar pengurangannya," ujar Sanusi.
Politisi PKB ini juga menegaskan, walau dengan kondisi seperti itu, masih dimungkinkan adanya pergeseran anggaran dalam pembahasan dengan DPRD. "Ini kan belum final. Jadi dimungkinkan akan ada perubahan. Yang pasti prioritas anggaran 2020 tetap pada pelayanan dasar," tandasnya.

 

Topik
MalangBerita MalangDPRD Kabupaten MalangKenaikan pendapatan belanjaKetua DPRD Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto
Townhouse-The-Kalindra-foto-The-Kalindra-P80c5928dba440a88.jpg

Berita Lainnya

Berita

Terbaru