Putusan Hukum Final, Pemkab Nilai Tidak Ada Itikad Baik dari PDAM Kota Malang untuk Menyelesaikan Polemik Sumber Wendit

MALANGTIMES - Polemik sumber mata air Wendit, Pakis, antara pemerintah kabupaten (pemkab) Malang dan PDAM Kota Malang, berujung pada keputusan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara).

Dimana, tanggal 24 Oktober 2019 lalu, PTUN mengabulkan  seluruh gugatan yang dilampirkan pihak Pemkab Malang. 

Yakni terkait, gugatan pencabutan nomor 926/KPTS/M/2018 tentang pengolaan sumber air Wendit I, SK No 927/KPTS/M/2018 untuk pengolaan sumber air Wendit II, SK No  928/KPTS/M/2018 tentang pengolaan sumber air Wendit III, serta SK tentang Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) sumber air Wendit.

Dikabulkannya seluruh gugatan itu, tentunya membuat polemik seharusnya selesai. Tapi, ternyata sampai batas waktu terakhir banding keputusan yakni 14 hari masih belum adanya tindakan dari PDAM Kota Malang.

Hal ini disampaikan Bupati Malang Sanusi, saat menyikapi putusan PTUN dan sikap PDAM Kota Malang yang belum bergerak apapun dengan adanya keputusan tersebut.

"Kita belum melihat itikad baik setelah putusan PTUN. Padahal batas waktu banding pun semakin habis. Sampai saat ini belum ada komunikasi dengan kita," ucap Sanusi yang juga menegaskan, Pemkab Malang berharap PDAM Kota Malang untuk menghormati putusan PTUN itu.

Sanusi melanjutkan, pihaknya bersama DPRD telah memulai langkah dalam menuntaskan polemik berkepanjangan atas sumber air Wendit itu. Yakni dengan berkomunikasi lewat jalur legislatif Kota Malang. 

"Sudah dilakukan langsung oleh Ketua DPRD kepada DPRD Kota untuk memfasilitasinya. Tapi untuk PDAM Kota Malang belum ada komunikasi terkait itu. Tapi saya harap dalam waktu dekat bisa ketemu solusinya,," ujarnya.

Keyakinan Sanusi persoalan sumber air Wendit bisa diselesaikan secepatnya, didasarkan pada perbincangannya dengan Wali Kota Malang Sutiaji terkait pencabutan surat izin pengambilan air tanah (SIPA) oleh PDAM Kota Malang yang selama ini dikelolanya. Termasuk proses pengembalian kepada Pemkab Malang dihadapan Gubernur Jawa Timur (Jatim) dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono.

Inti pembicaraan itu adalah adanya kesepakatan SIPA dicabut dan dikembalikan ke Kabupaten Malang. "Setelah itu baru kembali berbicara kerjasama, tapi dengan konsep business to business. Masalah tarif dirunding ulang lagi," ungkap Sanusi yang juga menyampaikan, bahwa Sutiaji pun sempat melontarkan penawaran tarif sebesar Rp 400 per meter kubik.

Seperti diketahui sebelum adanya keputusan PTUN, sharing keuntungan yang diterima Pemkab Malang hanya Rp 133 per meter kubik. Dengan rincian, Rp 33-nya dibayarkan kepada Perum Jasa Tirta I dan sisanya senilai Rp 100 per meter kubik masuk Pemkab Malang.

Pembagian keuntungan itulah yang membuat Pemkab Malang, bahkan DPRD saat itu meminta adanya revisi tarif kepada PDAM Kota Malang. Sayangnya, permintaan yang ditindaklanjuti dengan berbagai pertemuan antara kedua belah pihak, bak gayung tak bersambut.

Hal itu pula yang akhirnya membuat Pemkab Malang melayangkan gugatan atas pencabutan 4 SK Kementerian PUPR dengan nomor 926/KPTS/M/2018 tersebut.
Sanusi juga menegaskan, sebenarnya persoalan tarif bisa dikomunikasikan bersama. "Terpenting tidak saling merugikan kedua belah pihak," tandasnya.

Senada, Dirut (Direktur Utama) Perumda Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang Syamsul Hadi, menyatakan dengan jatuhnya putusan PTUN, pihaknya berharap bisa membuka lembaran baru dengan PDAM Kota Malang. 

Bahkan, Syamsul menegaskan, pihaknya siap untuk meningkatkan koordinasi serta komunikasi secara efektif dengan pihak terkait. "Kita siap lakukan itu, sehingga sumber air Wendit  dapat dikelola secara profesional. Dimana, kami dan PDAM Kota Malang sebagai operator bisa menjalankan tugas dan fungsinya dalam pelayanan air bersih kepada masyarakat," ucapnya.

Top