Sekda Kabupaten Malang Didik Budi Muljono meminta seluruh OPD semakin aktif dalam menginformasikan kegiatannya kepada masyarakat melalui portal informasi elektronik (Nana)
Sekda Kabupaten Malang Didik Budi Muljono meminta seluruh OPD semakin aktif dalam menginformasikan kegiatannya kepada masyarakat melalui portal informasi elektronik (Nana)

MALANGTIMES - Pelayanan aparatur sipil negara (ASN) Kabupaten Malang, tak lagi bisa hanya lewat 'gerakan senyap' saat ini. Gerakan yang hanya diketahui oleh ASN dan pimpinannya saja, tanpa adanya keterlibatan masyarakat di dalamnya.

Baca Juga : Buruh dan Pekerja di Kota Malang Masuk Kategori Penerima Bantuan Dampak Covid-19

Pasalnya, di era keterbukaan yang digeret teknologi informasi, keterbukaan pelayanan publik menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk dilaksanakan. Acuannya pada transparansi kegiatan dan tentunya anggaran yang dipergunakan.

Kondisi itu tak bisa lagi ditampik oleh para pejabat publik. Saat masyarakat semakin sadar atas posisi dan perannya dalam setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

"Masyarakat semakin sadar posisinya dalam pembangunan serta meminta terbuka dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ini sudah jadi kebutuhan dan tak bisa ditampik lagi," ucap Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Didik Budi Muljono kepada MalangTimes, Senin (4/11/2019).

Transparansi di era teknologi, memang tak bisa dihindari. Partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam mengawasi pembangunan atau terlibat langsung dalam kegiatan juga tak bisa lagi hanya didekati dengan gerakan senyap atau diam-diam saja oleh pemerintah Kabupaten Malang.

Hal ini yang patut direspon cepat oleh seluruh OPD Kabupaten Malang. Salah satu caranya adalah dengan mengoptimalkan berbagai perangkat teknologi yang ada. "Misalnya situs resmi setiap OPD untuk mengabarkan kegiatan, progres, anggaran dan laporan pertanggungjawabannya. Dengan adanya keterlibatan masyarakat itu akan bisa menghasilkan sebuah evaluasi bagi kita. Saat ini tuntutan pelayanan juga semakin tinggi. Ini baik untuk memacu kinerja pemerintahan," ujar Didik Budi.

Upaya Pemkab Malang itu sebenarnya telah lama dirintis. Dimana seluruh OPD Kabupaten Malang didorong untuk bergerak bersama-sama dalam memberikan kemudahan pelayanan informasi melalui situs maupun media sosial yang dimilikinya. Sayangnya, hal itu pun akhirnya tak berjalan maksimal di tengah adanya pergantian pimpinan. 

Kondisi ini pula yang membuat Didik Budi kembali mendorong keterbukaan OPD dalam memberikan akses mudah, lengkap, cepat, dan bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui situs dan medsos.

"Sekali lagi masyarakat semakin hebat dan sadar atas perannya. Kita wajib untuk memenuhi harapan masyarakat itu dalam keterbukaan informasi," tegas Didik Budi.

Ini terlihat dari kembalinya digelar bimbingan teknis (bimtek) aplikasi web perangkat daerah, beberapa waktu lalu, yang difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo). Serta melibatkan sekitar 160 ASN yang terdiri dari Kepala Subag Evaluasi dan Pelaporan beserta operator masing-masing perangkat daerah.

Baca Juga : Warga Terdampak Covid-19 di Kabupaten Malang, Bakal Dapat Pasokan Makanan Dapur Keliling

Bimtek aplikasi web perangkat daerah menjadi pintu awal yang seharusnya sudah tuntas dijalankan oleh Pemkab Malang. Dalam menyuarakan berbagai programnya kepada masyarakat secara terbuka. Karena, melaluinya, peran serta masyarakat juga dipacu untuk terlibat dalam sebuah proses dialog walaupun dalam tataran di dunia maya.

Hal ini dipertegas juga oleh Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Malang, Mursyidah, yang menyatakan, pentingnya portal informasi elektronik dalam menunjang kerja setiap OPD di Kabupaten Malang.

"Pentingnya masyarakat saat mudah mengakses informasi pemerintahan adalah adanya keterlibatan. Kita akan semakin paham apa yang diharapkan masyarakat melalui hal itu. Portal informasi elektronik ini jadinya bisa juga jadi ruang evaluasi bagi kita semua sebagai pelayan masyarakat," ucap mantan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang ini.

Lebih luas lagi, lanjut Mursyidah, melalui portal informasi elektronik yang aktif, akan tercipta dialog antara Pemkab Malang dengan masyarakat. "Tak heran apabila setiap instansi daerah dihimbau agar memiliki portal informasi elektronik, baik aplikasi web atau smartphone. Selain untuk kemudahan akses informasi terkait pemerintah, juga ruang opini, kritik serta saran terhadap kinerja kita," ujarnya.

"Hal ini sangat membantu dalam menjalankan nilai-nilai demokrasi, transparansi dan keaktifan masyarakat. Sekaligus menjadi tolok ukur bagaimana kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan Pemerintah Daerah," imbuh Mursyidah.

Senada Plt Diskominfo Kabupaten Malang, Ferry Hari Agung, berharap banyak dengan adanya bimtek itu bisa membuat seluruh OPD semakin sadar atas teknologi informasi dalam menunjang kinerjanya.

"Tujuannya memang untuk memberikan pemahaman bagi para peserta bahwa transformasi digital sebagai jendela Kabupaten Malang. Ini sangat berperan penting untuk memberikan informasi kepada masyarakat sehingga diharapkan mampu memahami alur dan teknis pengoperasian web yang baru dan terintegrasi dengan PPID," ucapnya yang juga menegaskan pihaknya setiap tahun rutin melakukan kegiatan itu.