Kepala Dinsos Kabupaten Malang Nurhasyim meminta pemdes lakukan validasi warga miskin sesuai kondisi riil di lapangan. (Nana)
Kepala Dinsos Kabupaten Malang Nurhasyim meminta pemdes lakukan validasi warga miskin sesuai kondisi riil di lapangan. (Nana)

MALANGTIMES - Perbedaan data atau tak validnya angka antara satu lembaga atau instansi dengan lainnya telah menjadi rahasia umum. Bahkan, pernyataan dari eks Menteri Pertanian Amran Sulaiman semakin menguatkan hal itu. 

Baca Juga : Turut Terdampak Covid-19, Pembangunan Rest Area Terminal Madyopuro Ditunda

Saat itu Amran menyampaikan data lahan sawah yang dipakai ternyata memiliki tingkat kesalahan sampel mencapai 92 persen. "Ada data mafia di sana," ucap Amran yang buka-bukaan terkait data yang selama ini masyarakat anggap benar dan valid.

Tak hanya sektor pertanian. Data orang miskin pun ternyata setali tiga uang. Data yang secara langsung terkait hak orang miskin untuk mengakses bantuan pemerintah ini pun kerap berujung pada tak validnya penerima manfaat.

Persoalan inilah yang kemudian membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, melalui Dinas Sosial (Dinsos) kembali menggelar validasi data masyarakat miskin Kabupaten Malang 2019. Selain untuk memastikan akurasi dan validasi data, Pemkab Malang pun berharap adanya angka pasti yang tak bias kepentingan di tingkat desa.

"Karena sampai saat ini kami melihat belum seriusnya pemerintah desa (pemdes) melakukan validasi data masyarakat miskin," ucap Nurhasyim, kepala Dinsos Kabupaten Malang, menyikapi adanya perbedaan data masyarakat miskin.

Belum seriusnya pemdes dalam pendataan warga miskin akan membuat data tak valid dan berakibat pada pemberian bantuan pemerintah tak tepat sasaran. Misalnya bantuan program keluarga harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan bantuan pangan nontunai.

"Dengan kondisi inilah, kami kembalikan lagi data masyarakat miskin ke desa untuk dilakukan validasi dan update ulang," ujar Nurhasyim yang berharap tahun 2019 ini, data masyarakat miskin valid dan bisa dipergunakan sebagaimana mestinya oleh para pengambil kebijakan di pemerintahan.

Disinggung adanya berbagai versi data masyarakat miskin, Nurhasyim menegaskan bahwa data resmi yang dipakai sesuai kebijakan lintas kementerian adalah data yang ada di Dinsos. "Jadi, yang dipakai untuk menyalurkan berbagai bantuan pemerintah, datanya adalah dari kamk. Karena itu, sekali lagi, kami berharap adanya keseriusan dari desa dalam validasi warga miskin ini," tegasnya.

Baca Juga : Pandemi Covid-19, Revitalisasi Pasar Bunulrejo Dibatalkan

Harapan besar data dari desa sesuai dengan faktual lapangan terkait warga miskinnya juga disampaikan Bupati Malang Sanusi. Di sela-sela upacara penutupan TMMD di Donomulyo, Kamis (31/10/2019), Sanusi mengatakan Pemkab Malang memang berharap data masyarakat miskin benar-benar update dan bisa dipertanggungjawabkan.
Sehingga, lanjut Sanusi, berbagai bantuan yang digelontorkan pemerintah, baik pusat maupun daerah, akan tepat sasaran. 

"Jadi, masyarakat mendapatkan manfaat. Di sisi pemerintahan, angka kemiskinan juga bisa dikoreksi setiap tahun dan valid," ujar Sanusi.

Dia juga menyebutkan, tahun 2018 angka kemiskinan Kabupaten Malang masih bercokol di dua digit, yaitu 10,37 persen atau sebanyak 268.490 jiwa. Angka kemiskinan Kabupaten Malang itu  merupakan yang tertinggi di Jawa Timur (Jatim). 

Kondisi itu pula yang membuat Sanusi menarget akhir tahun 2019 ini angka kemiskinan bisa turun satu digit. Salah satu caranya adalah dengan melakukan update angka kemiskinan di seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Malang.
"Kalau datanya asal-asalan, maka ini yang berbahaya. Di masyarakat, bantuan tak tersalurkan tepat sasaran, angka kemiskinan juga terus berada di dua digit. Padahal, misalnya, bisa saja berkurang dengan berbagai program yang telah dilakukan pemerintahan sepanjang tahun ini," urainya.

Sanusi pun meminta kepada seluruh kepala desa dan perangkatnya serta operator desa untuk benar-benar jeli, cermat, dan tak ada kepentingan pribadi atau golongan dalam mendata orang miskin. “Kemiskinan bisa terus dikurangi bila kita semua saling mendukung satu sama lain," pungkas Sanusi.