Jokowi Akui Ketergantungan pada Barang- Barang Impor Tinggi

MALANGTIMES - Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara lugas menyampaikan, sampai saat ini Indonesia masih mengalami ketergantungan atau adiksi atas barang-barang impor.

Pernyataan itu bukan hanya sekali dilontarkan Jokowi. Tapi, telah beberapa kali disampaikan kepada para pembantunya di berbagai rapat tingkat tinggi. Kini, Jokowi kembali menyentil persoalan ketergantungan barang-barang impor yang dinilainya masih tinggi, khususnya terkait Bahan Bakar Minyak (BBM) yang selama ini menjadi biang kerok terjadinya defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD).

"Petrokimia itu impornya gede sekali, padahal kita miliki potensi besar dalam pembangunan kawasan ini," ucap Jokowi dalam rapat terbatas bersama jajaran Kabinet Indonesia Maju dengan topik Penyampaian Program dan Kegiatan di Bidang Kemaritiman dan Investasi.

CAD menjadi perhatian serius saat ini dikarenakan menjadi pemicu ekonomi Indonesia menjadi rentan. Pasalnya, dalam kondisi keuangan negara dengan angka pertumbuhan impor yang lebih tinggi daripada angka pertumbuhan ekspor, mengindikasikan adanya permasalahan daya saing atas produk-produk tertentu. 

CAD juga memperlihatkan tingkat tabungan nasional lebih rendah daripada investasi suatu negara, sehingga bila terus berlarut-larut akan membuat defisit semakin melebar.

Kondisi inilah yang membuat Jokowi secara terus terang menyampaikan, bahwa Indonesia masih ketergantungan dengan barang-barang impor, baik di sektor BBM maupun sektor lainnya. 

"Jadi saya minta agar persoalan membludaknya barang-barang impor yang selama ini menekan CAD bisa diatasi. Barang-barang yang kita impor dilihat dan carikan industri yang bisa memproduksinya," ujar Jokowi yang juga meminta jajarannya untuk berupaya menarik investor di sektor manufaktur.

Dari data Bank Indonesia (BI), tercatat pada kuartal I-2019 posisi CAD berada di level 2,6% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Posisi itu jauh lebih dalam ketimbang CAD pada kuartal I-2018 yang berada di level 2,01% dari PDB.

Di kuartal II-2019, CAD kembali naik dan membengkak menjadi 3,04% dari PDB. CAD pada tiga bulan kedua tahun ini juga lebih dalam ketimbang capaian pada periode yang sama tahun lalu di level 3,01% dari PDB.

Dari beberapa literatur, CAD terjadi dikarenakan adanya 3 kondisi. Pertama, disebabkan pertumbuhan ekonomi global yang melambat. Kondisi ini akan berdampak pada lesunya perdagangan internasional, sehingga akan membuat nilai ekspor dari suatu negara mengalami penurunan.

Kedua, CAD dipicu oleh permintaan dan harga komoditas global yang menurun. Dan terakhir dikarenakan program subsidi pemerintah itu sendiri, misalnya terkait BBM yang juga disentil oleh Jokowi impornya terlalu tinggi.

Di point terakhir, memang menjadi dilematis bagi pemerintah. Dikarenakan mencabut subsidi akan menimbulkan kegoncangan di dalam masyarakat, walaupun sebenarnya beberapa kebijakan tak populis itu mampu menjadi alat mempersempit CAD. 

Serta bisa dijalankan di dalam masyarakat.
Untuk persoalan itu, Jokowi meminta agar ada peningkatan lifting atau produksi minyak  yang harus dipercepat dengan adanya kebijakan energi baru terbarukan. Selain juga fokus pada peningkatan investasi yang memang telah menjadi bagian program Jokowi.

"Peningkatan investasi  bisa kita lakukan dan dalam saat bersamaan kita juga bisa mengurangi ketergantungan pada barang impor khususnya impor BBM yang sangat memberikan dampak yang sangat besar," pungkasnya.
 

 

Top