Mengenal Sistem Ekonomi Berdikari Bung Karno untuk Mencapai Keadilan Sosial

MALANGTIMES - Siapa yang tak kenal Soekarno? Sosok pemimpin revolusioner yang berapi-api ini bangga akan bangsanya sendiri. Ia tak mau berdiri di atas kaki negara asing.

Salah satu pemikiran besar dari sang pendiri negeri tersebut adalah berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari. Hal itulah yang juga membuat Indonesia lepas dari penjajah.

Indonesia merebut kemerdekaannya dengan cara berdiri di atas kaki sendiri. Yakni, merebut kekuasaan karena kekuatan kita sendiri, tanpa pertolongan.

Konsep tersebut juga berlaku di bidang ekonomi. Soekarno membuat sistem ekonomi berdikari.

Hal inilah yang dibeberkan oleh Dr Timbul Hamonangan Simanjutak SE MA, Divisi Litbang Yayasan Bung Karno, Jakarta dalam Kelas Belajar Nasionalisme Ekonomi di Kafe Pustaka Universitas Negeri Malang (UM), semalam (30/10/2019).

"Dia (Soekarno) mengatakan bahwa ekonomi nanti kita buat atas kemampuan kita sendiri, dengan modal kita sendiri, dengan tenaga kita sendiri, dengan kepandaian kita sendiri," ucapnya.

Itu artinya, kepercayaan diri bangsa Indonesia sangat tinggi. Sama halnya dengan meraih kemerdekaan atas kekuatan kita, perekonomian juga harus nya disusun atas kekuatan yang dimiliki Indonesia.

"Proklamasi kemerdekaan secara hukum bebas dari kungkungan penjajah. Di ekonomi juga harus bebas dari kapitalisme," tegasnya.

Maka, indikator ekonomi keadilan sosial menurut Soekarno ada dua. Pertama, tidak adanya kemiskinan di Indonesia. Kedua, tidak adanya kapitalisme lagi di Indonesia.

"Kalau dua itu tercapai maka keadilan sosial di Indonesia tercapai," ucap Timbul.

Lalu Bung Hatta menambahkan, Indonesia dengan ideologi Pancasila harus melaksanakan beberapa hal.

Pertama pada pasal 27 ayat 2, negara harus memberikan pekerjaan yang layak bagi rakyatnya. Sebab dengan pekerjaan itulah orang bisa sejahtera.

Kedua, perekonomian harus berdasarkan pasal 33 yang kuncinya adalah kedaulatan rakyat.

"Perekonomian itu adalah kemauan rakyat. Perekonomian itu rakyat yang menyusun, bukan mekanisme pasar. Mereka yang merencanakan negara yang mengatur," terang Timbul.

Lalu yang ketiga, tidak boleh lagi ada orang miskin yang itu diatur di pasal 34.

"Jadi mengusahakan supaya rakyat ini hidup sejahtera dengan membuang eksploitasi rakyat yang termajinal ini. Itulah esensi dari pada kedaulatan ekonomi berdikari itu," tandas nya.

Dikatakan Timbul, Soekarno jelas berkata bahwa modal, tenaga kerja, kemahiran, dan kompetensi harusnya dari kekuatan kita sendiri untuk mencapai keadilan sosial.

"Kita belajar ke mana-mana dulu. Ribuan mahasiswa dikirim ke Eropa untuk membangun perekonomian Indonesia dulu waktu Soekarno ada," ungkap nya.

Apabila memberdayakan kekuatan di dalam itu dilakukan dengan baik, maka akan menjelma menjadi produksi dalam negeri. Sebab, kekayaan alam kita sendiri telah melimpah ruah.

"Kenapa tidak kita gunakan material bahan baku yang kita punya? Kita kerjain sendiri dengan modal kita sendiri dan tenaga kerja kita sendiri. Kalau itu dilaksanakan dengan baik maka tercapailah yang disebut dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," paparnya.

Poinnya, ekonomi berdikari adalah ekonomi yang akarnya adalah kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat adalah kunci membuka pintu untuk mencapai keadilan sosial.

Keadilan sosial dicapai melalui jalan Trisakti (kedaulatan politik, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan).

"Tanpa Trisakti, tanpa berdikari, menurut Soekarno, kita tidak bisa mencapai keadilan sosial," timpalnya.

Jadi, telah digagas oleh Soekarno, suatu ekonomi yang meyakini dengan kemampuan kita berproduksi, dengan menggunakan modal dalam negeri, tenaga kerja dalam negeri, dengan memanfaatkan pasar yang luas itu. Dengan itu semua, maka kita akan mencapai keadilan sosial berdasarkan Trisakti tersebut. Bisakah kita mencapainya?

Dalam kesempatan tersebut, Timbul juga sempat mengungkapkan bahwa ia senang berdiskusi di ruang terbuka semacam itu yang mana jarang ia rasakan di Jakarta.

"Saya tertarik duduk seperti ini dengan lingkungan seperti ini. Di era zaman sekarang susah. Kalau di Jakarta itu kampusnya tinggi-tinggi, di dalam ruangan. Jadi terlalu formal. Seperti ini merakyat. Beginilah Indonesia. Potret kita itu yang egaliter, yang merakyat," pungkas nya.

Top