Wali Kota Malang Sutiaji (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)
Wali Kota Malang Sutiaji (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengejutkan jajaran struktural pejabat atas perencanaan pemangkasan birokrasi dengan menyederhanakan level dan struktur pejabat. Pemangkasan itu yakni terkait penyederhanaan kepangkatan eselon di kementerian dan lembaga, yang mana dari Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV untuk disederhanakan menjadi dua level saja. Dari perampingan ini dimaksudkan untuk efisiensi biaya pegawai.

Baca Juga : Warga Terdampak Covid-19 di Kabupaten Malang, Bakal Dapat Pasokan Makanan Dapur Keliling

Adanya rencana dari Presiden Jokowi tersebut, Wali Kota Malang Sutiaji masih belum berani berkomentar. Menurutnya, regulasi kejelasan terkait pemangkasan pejabat eselon III dan IV tersebut masih perlu kejelasan yang detail. "Penghapusan eselon III dan IV kami no comment, karena belum ada kejelasan. Kongkritnya seperti apa saya masih belum tau, jadi nggak berani berkomentar nanti keliru," ujar dia.

Menurutnya terkait perampingan struktural pejabat pemerintahan hari melihat acuannya terlebih dahulu. Di mana hal itu sudah diatur dalam UU nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Bahkan, lanjut dia dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang baru saja ditetapkan tanggal 15 Oktober 2019 lalu, Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) di dalamnya masih mengatur mengenai pejabat eselon III dan IV.

Baca Juga : Dinsos-P3AP2KB Salurkan Bantuan bagi 1.666 Warga Miskin

"Di PP no 72 tahun 2019 itu masih utuh diatur sampai eselon paling bawah. Tentang Sekda Provinsi eselon IA ke bawah sampai 3A masih ada. Bisa jadi itu di kementerian mungkin, di daerah belum bisa dijelaskan karena masih ada PP nya," imbuhnya.

Namun, jika wacana tersebut benar-benar akan diterapkan bukan tidak mungkin akan membuat semua pejabat eselon III dan IV hilang. Bahkan, besar kemungkinan hal itu juga akan ada perangkapan tugas bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). "Kalau memang begitu ya memang akan ada perubahan, tapi karena ini belum pasti saya masih belum bisa memberikan gambarannya," pungkasnya.