ASN Dinas Pendidikan Kabupaten Diduga Terlibat Politik Praktis, Berikut Respons Langsung Kemendagri

MALANGTIMES - Ramainya kabar dugaan aparatur sipil negara (ASN) Dinas Pendidikan Kabupaten Malang terlibat politik praktis yang terendus langsung Bupati Malang Sanusi saat mengumpulkan e-KTP membuat Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik, angkat bicara.

Akmal yang sempat mengunjungi beberapa destinasi wisata di Kabupaten Malang, menyampaikan, bahwa terseretnya ASN dalam pusaran politik sebelum, selama dan sesudah Pilkada, telah menjadi perbincangan ramai setiap kali perhelatan demokrasi lima tahunan.

"Kita berharap ASN netral menjelang Pilkada sesuai aturan yang ada. Bila ASN dihadapkan pada dilema, lakukan konsultasi dengan stakeholder terkait, lengkap dengan notulensinya. Sehingga jika terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki maka ASN tetap kuat," ucap Akmal dalam kesempatannya berkunjung ke Kabupaten Malang. 

”Kami ingin ASN selamat, kami melindungi ASN agar tetap bekerja profesional,’’ tegas Akmal.

Senada, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Didik Budi Muljono juga mengatakan bahwa ASN harus menjalankan fungsi dan tugasnya tanpa intervensi politik. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 12 yang menyatakan  ASN harus menjalankan tugas dan fungsinya tanpa intervensi politik.

"ASN wajib netral sesuai aturan yang ada. Untuk itu pula ASN perlu mendapat perlindungan seperti yang disampaikan Pak Dirjen. Khususnya dari intervensi politik siapapun seperti dalam Pasal 12 UU 5 tahun 2014," ucap Didik Budi, Selasa (29/10/2019) kepada MalangTimes.

Terkait persoalan adanya ASN yang diduga terlibat dalam pusaran kepentingan politik, Didik Budi menyerahkan kepada hasil pemeriksaan Inspektorat.

"Itu sudah diperiksa yang bersangkutan. Masalah sanksi dilihat hasilnya seperti apa nanti. Tentunya harus sesuai dengan aturan yang ada. Apa itu terbukti pelanggaran ringan, sedang atau berat," ujarnya.

Pelanggaran ASN dalam ikut serta dalam aktivitas politik, sebenarnya bukan barang baru. Hal tersebut telah menjadi rahasia umum di masyarakat, terutama bila ada petahana yang akan kembali maju dalam konestasi demokrasi lima tahunan tersebut.

Data aktivitas politik ASN dalam kancah perebutan kursi nomor satu, baik di tingkat pusat maupun daerah, terekam sepanjang Pilkada 2018 sampai pemilu 2019.

Badan Kepegawaian Nasional (BKN) bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian (Wasdalpeg) mencatat dan menetapkan sebanyak 991 ASN terlibat dalam pelanggaran netralitas sepanjang Januari 2018-Juni 2019).

Dari total 991 ASN, 299 sudah diproses sampai tahap pemberian sanksi. Baik sanksi disiplin sampai pada sanksi kode etik. Pelanggaran netralitas itu, 99,5 persen dilakukan  ASN yang berstatus pegawai instansi pemerintah daerah. 

Catatan itulah yang membuat Kemendagri pun turun gunung ke berbagai daerah. Hal ini dilakukan dalam upaya memberikan penguatan netralitas dan integritas ASN dalam menciptakan good governance government seperti yang dilakukan Akmal di Kabupaten Malang.

Pola penguatan itu diharapkan menjadi pelindung bagi ASN itu sendiri bila terseret kepentingan politik menjelang Pilkada 2020.

"Kita ingin ASN selamat. Karena itu sekali lagi bila terjadi itu, konsultasikan dengan stakeholder terkait dan juga bukti-bukti. Karena sekali lagi aturan memang menyampaikan ASN wajib netral dalam kontestasi itu," tegasnya.

Selain adanya penguatan yang dilakukan Kemendagri, Didik Budi juga terus melakukan pemantauan kinerja ASN untuk mencapai good governance government. Yakni, melalui aplikasi baru bernama e-Siap Kerja yang diluncurkan oleh Pemkab Malang.

Melalui e-Siap Kerja ini, ASN digenjot kinerjanya sebagai pelayan masyarakat. Dikarenakan aplikasi ini mampu juga memonitoring kinerja seluruh ASN setiap harinya. 

"Kita gunakan teknologi dalam rangka meningkatkan kinerja sekaligus menutup berbagai hal yang membuat ASN terjebak kepentingan. e-Siap Kerja ini terintegrasi di BKPSDM, sehingga aktivitas ASN terpantau kinerjanya," urai Didik Budi.

Didik Budi juga berharap dengan berbagai perhatian dari Kemendagri sampai inovasi yang diluncurkan, netralitas ASN bisa terjaga dari berbagai intervensi. "Ini harapan kita semua. Sehingga kita bisa mencapai apa yang diharapkan bersama yaitu good governance government," pungkasnya.

 

Top