Ilustrasi anggaran pendidikan di era Mendikbud Nadiem Makarim tahun 2020. (Ist)
Ilustrasi anggaran pendidikan di era Mendikbud Nadiem Makarim tahun 2020. (Ist)

MALANGTIMES - Walau terbilang sukses di perusahaan lamanya, yaitu Gojek, Nadiem Makarim sebagai menteri pendidikan dan kebudayaan 2019-2024 terus dipertanyakan berbagai pihak. Baik dari kalangan perguruan tinggi sampai masyarakat, bahkan warganet. 

Berbagai artikel, permainan tagar di media sosial (medsos) yang menolak Nadiem, sampai pernyataan berbagai tokoh dilontarkan atas ketidak tepatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas hal itu. Misalnya, Ketua Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi) PBNU KH Agus Sunyoto yang menyatakan, di bawah kepemimpinan Nadiem, pendidikan Indonesia ke depan bisa saja menjadi kacau. Sebab, Nadiem tidak memiliki basic pendidikan.

Baca Juga : Belajar dari Rumah Lewat TVRI Mulai Hari Ini, Intip Jadwalnya Yuk!

"Kita sudah paham bahwa mendikbud sekarang ini orang yang tidak punya latar pendidikan. Dia hanya dicetak untuk mencetak teknologi teknokrat, bukan untuk mencetak manusia," ucap Agus Sunyoto  Senin (28/10/2019) kemarin di UIN Maliki Malang.

Tak hanya itu. Anggaran pendidikan tahun 2020 dengan besaran Rp 35,7 triliun di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pun tak luput menjadi sorotan. Ada kekhawatiran 'laten' anggaran pendidikan yang sebagian besar bersumber dari rupiah murni (RM) yaitu 99,97 persen dari total serta sisanya 0,03 persen dari penerimaan negara bukan pajak, akan dibelanjakan untuk penguatan pendidikan sekuler. Seperti belanja teknokrat-teknokrat dari Amerika, China, India, yang akan masuk ke berbagai kampus di Indonesia, seperti yang dikhawatirkan Agus Sunyoto dalam acara Pembukaan Festival Budaya 2019 dengan tema "Merawat Nusantara dengan Bahasa, Sastra dan Budaya" tersebut.

Lantas anggaran Rp 35,7 triliun tahun depan ini peruntukkan bagj apa sajakah? Benarkah kekhawatiran peruntukan anggaran di bawah Nadiem nantinya akan lebih menguatkan konsep pendidikan sekuler serta lebih pro pada hasil, bukan proses. Apalagi, sudah disampaikan dalam pidato Jokowi bahwa dirinya meminta seluruh pembantunya fokus pada hasil, bukan proses.

Dari berbagai data yang didapatkan, anggaran Kemendikbud tahun 2020 datang dibagi dengan skala persentase dalam pembelanjaannya. Pertama, dari total Rp 35,7 triliun, 24,9 persen untuk belanja pegawai. Yaitu untuk gaji pegawai Kemendikbud serta pembayaran tunjangan profesi guru (TPG) non-PNS. Selain itu sebanyak 31,5 persen untuk belanja barang, antara lain bantuan pemerintah yang digunakan untuk perbaikan sarana dan prasarana pendidikan.
Untuk belanja modal 4,1 persen dan 39,5 persen untuk belanja bantuan sosial, di antaranya untuk Program Indonesia Pintar (PIP).

Pagu Rp 35,7 triliun ini difokuskan untuk melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis dalam rangka meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan serta kompetensi murid. Rincian kegiatan dan nominal anggaran sebagai berikut:
Program Indonesia Pintar (PIP) Rp 17,9 triliun, sarana pendidikan antara lain untuk revitalisasi SMK dengan menggunakan pendekatan baru "Multiple treatments" yang dinamakan Paket Program Revitalisasi SMK Rp 3,6 miliar. Untuk pembayaran TPG non-PNS Rp 212,3 miliar, sertifikasi guru Rp 40 miliar, penyelenggaraan ujian nasional Rp 8,4 triliun dan akreditasi satuan pendidikan Rp 85 miliar.

Tak hanya itu. Belanja untuk peningkatan sarana PAUD pun dialokasikan sebesar Rp 720 juta, Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) Rp 60 miliar, dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) Rp 60 miliar. Untuk belanja beasiswa, dialokasikan sebesar Rp 8,15 miliar dengan rincian untuk beasiswa darmasiswa Rp 650 juta dan beasiswa unggulan sekolah Indonesia di luar negeri Rp 7,5 miliar.

Baca Juga : Siswa yang Tak Punya Akses Internet Mulai Senin Belajar Lewat TVRI

Anggaran lainnya juga akan dialokasikan dalam menyelenggarakan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan (paket A, B dan C), sensor dan pengembangan perfilman, pengembangan kurikulum, pendidikan keluarga, pelatihan guru, serta menyelenggarakan pendidikan jarak jauh berbasis teknologi informasi seperti rumah belajar, tv dan radio edukasi.

Dari data tersebut, apakah dunia pendidikan di bawah kendali Nadiem akan benar-benar sempurna rebah dalam pelukan sistem sekuler. Ataukah akan membuat dunia pendidikan di era revolusi industri 4.0 ini semakin kuat bersaing dengan negara lainnya tanpa meninggalkan pembangunan karakter yang didengungkan sejak era Muhadjir Effendy sebagai mendikbud. Hanya waktu yang akan menjawabnya, seperti yang diucapkan Nadiem saat banyak pihak mempertanyakan kapasitasnya mengemban jabatan berat tersebut.