Hibah Daerah untuk Pilkada Kabupaten Malang 2020 Ditandatangani, Honor Pengawas Pilbup akan Berkurang

MALANGTIMES - Nota kesepahaman hibah daerah (NPHD) Pilkada 2020 akhirnya tuntas sudah. 

Saat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang akhirnya menandatangani NPHD dengan Bawaslu, Senin (28/10/2019).

Walau sempat dikhawatirkan akan deadlock, akhirnya kedua belah pihak bersepakat dengan besaran anggaran pengawasan Pilkada 2020.

Yakni, sebesar Rp 27 miliar dari ajuan awal Bawaslu Rp 32 miliar.

"Sudah disepakati dan ditandatangani bersama tadi. Walau ada efisiensi anggaran dari ajuan awal kita. Dari Rp 32 miliar, turun Rp 28,6 miliar sampai akhirnya disepakati Rp 27 miliar," ucap Mohamad Wahyudi, Senin (38/10/2019) setelah penandatanganan NPHD dengan Pemkab Malang.
Kesepakatan tersebut, lanjut Wahyudi, akan membuat pihaknya secepatnya menjalankan program yang sudah di rencanakan sesuai tahapan Pilkada 2020.

"Kita tentunya akan segera menjalankan program yang sudah direncanakan. Tentunya juga akan ada pengurangan pada nantinya dikarenakan anggaran," ujar Wahyudi.

Tapi, pengurangan yang dimaksud, lanjutnya, bukan pada tahapan yang telah ditentukan oleh KPU lebih pada adanya pengurangan honor bagi para pegawai sampai pengawas pemilu di TPS.

"Tahapan kegiatan tak ada yang dikurangi, tapi honor yang terpaksa akan kita kurangi," tegasnya.

Wahyudi mengilustrasikan, dengan anggaran yang disepakati Rp 27 miliar dalam NPHD, pengurangan honor bisa terjadi sampai sampai puluhan persen. 

Dirinya mencontohkan, jika mereka mendapatkan Rp 100 ribu akhirnya akan menjadi Rp 75 ribu.

"Ini konsekuensi dengan kecukupan anggaran yang telah disepakati bersama. Tapi sekali lagi untuk tahapan sesuai dengan aturan yang telah dibuat KPU," ujarnya.

Dikesempatan berbeda, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Didik Budi Muljono, yang juga sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyebutkan hal senada.

Bahwa, besaran anggaran untuk pengawasan Bawaslu telah melalui rangkaian perhitungan sesuai dengan tahapan Pilkada 2020. 

Sekaligus menyesuaikan dengan kemampuan  anggaran daerah. 

"Jadi dari awal kita sudah menghitung dan tak akan mengganggu rangkaian tahapan Pilkada. Tapi untuk menyesuaikan besaran, kita akhirnya bersepakat di nilai Rp 27 miliar," ujar Didik Budi.

Didik Budi berharap dengan tercapai dan ditandatangani NPHD Pilkada 2020, kedua penyelenggaran pemilu bisa menyelenggarakan seluruh tahapan.

"Tentunya itu harapan kita semua, karena dengan anggaran besar itu juga ada konsekuensi dalam pertanggungjawabannya. Kami optimis Pilkada 2020 bisa diselenggarakan dengan baik dan sesuai aturan yang ada," pungkas Didik Budi.
 

 

Top