Mall Dinoyo City
Mall Dinoyo City
Kolabsnya Perusahaan Besar di Malang  6

MALANGTIMES - Tanda-tanda ketidakberesan manajemen PT Citra Gading Asritama (CGA) akibat konflik dualisme direksi sudah tercium pihak kreditur. Dalam hal ini Bank Kalimtara. 

Kreditur terbesar sekaligus pemegang saham PT CGA ini sejak konflik dualisme direksi muncul memang tidak mengakui Rizky Ardiansyah sebagai Direktur Utama PT CGA.

Bank Kaltimtara hanya mengakui Sandi Muhammad Shidiq sebagai Direktur Utama PT CGA. 

Hal tersebut termaktub jelas dalam surat Bank Kaltimtara nomor 848/8-3/BPD-TGR/X/2019 perihal Pengakuan pengurus PT CGA yang dikirim ke pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) 3 Okotober 2019 lalu.

Salah satu poin surat itu tegas mengatakan hanya mengakui posisi Direktur PT CGA Sandi Muhammad Shidiq.

Pada poin selanjutnya dalam surat tersebut ditulis dengan jelas PT CGA dilarang mengubah bentuk status hukum perusahaan, mengubah anggaran dasar dan mengubah susunan pengurus atau pemegang saham perusahaan tanpa persetujuan atau seizin PT BPD Kaltim Kaltara.

Surat yang ditandatangani Pemimpin PT BPD Kaltimtara Sari Desi Juliati tersebut berisi lima poin pernyataan menyikapi adanya perubahan direksi PT CGA yang ilegal karena tanpa izin atau persetujuan dari Bank Kaltimtara.

Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Nasrullah membenarkan jika perubahan direksi dari PT CGA, dimana Rizky Ardiansyah sebagai Direktur Utama memang tak diakui Bank Kaltimtara.

Lagi-lagi, Bank Kaltimtara hanya mengakui Sandi Muhammad Shiqdiq sebagai Direktur Utama. Sebab Sandi yang telah menandatangani restrukturisasi kredit.

"Bank Kaltimtara menyatakan bahwa jika ada perubahan direksi, harus ada persetujuan dari Bank Kaltimtara sebagai pemberi kredit. Saya rasa ini wajar. Di sini bank kan nggak mungkin mau diganti-ganti dirutnya. Kalau mau diganti nggak izin, siapa yang bertangggung jawab. Misal saat pinjam yang tanda tangan A namun kemudian diganti B, tanpa kejelasan. Nah,  siapa yang tanggung jawab. Bank pasti tak merasa nyaman dengan posisi itu," jelasnya.

Patriana Purwa, kuasa hukum Sandi Muhammad Shidiq senada dengan Nasrullah.

Berdasarkan perjanjian kredit dan gadai saham dengan Bank Kaltimtara, PT CGA dilarang melakukan perubahan  direksi tanpa persetujuan tertulis dari pihak Bank Kaltimtara.

Yang diketahui dan disetujui oleh Bank Kaltimtara adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) nomer 44 pada 15 Februari 2019 yang menyebut Sandi sebagai Direktur Utamanya.

"Selain daripada itu, Bank Kaltimtara tak pernah menerima pemberitahuan ataupun persetujuan pergantian. Kemudian menggunakan manuver dengan melakukan kesapakatan di luar RUPS atau yang dikenal dengan sirkuler. Di UU PT nomor 40 tahun 2007 mengatur bahwa sirkuler harus disetujui oleh seluruh pemegang saham. Kalau tidak dilakukan oleh seluruh pemilik saham jelas cacat hukum," terangnya.

Kaitan problem itu, Corporate Lawayer PT CGA, Dr. Solehuddin SH, MH mengatakan perihal penolakan atau tidak diakuinya Rizky Ardiansyah sebagai Direktur PT CGA karena Bank Kaltim khawatir nantinya Rizky tak bertanggung jawab dengan hutang yang begitu besar itu.

"Padahal ini proposal dibuatkan bahkan aset pribadi menjadi taruhannya, ini kok bilang nggak bertanggung jawab. Nggak masalah kan tinggal restrukturisasi saja sebetulnya," ujarnya dihubungi melalui sambubgan telepon.

Untuk aset pribadi yang dijaminkan, berupa aset tanah. 

Ditanya lebih jauh mengenai aset yang dari informasi telah dijaminkan di Bank Jatim, pihaknya mengungkapkan jika nilai jaminan di Bank Jatim tak sebanding dengan harga dan luasan lahan.

"Harga jaminan, nggak sampai separonya. Makanya dijaminkan. Sisanya untuk pembayaran Bank Jatim. Sedikit kok nggak banyak itu," katanya.

MalangTIMES kemudian mencoba menghubungi Legal dari Bank Kaltimtara bernama Alam untuk konfirmasi. 

Namun ketika dihubungi melalaui pesan Wahatsapp, Minggu (27/10/2019) sekitar pukul 16.21 WIB, mengaku belum berani memberikan keterangan jelas perihal pengakuan direksi PT CGA.

"Siap, bisa minta waktu, nanti teman-teman hukor hubungi sampaen. suara harus dari mereka," balasnya pada MalangTIMES.

Sementara itu, mengenai isi surat pengakuan direksi PT CGA dari Bank Kaltimtara, berikut lima point pernyataan yang dimaksud : 

Sehubungan dengan adanya informasi mengenai PT CGA yang saat ini sekarang dalam keadaan PKPU berdasarkan putusan pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri kelas 1A Surabaya dalam perkara PKPU Nomor 40/Pdt.SusPKPU/2019/PN.Niaga.Sby Sby tanggal 23 September 2019 dalam permohonan PKPU sementara dan tentang adanya perubahan susunan pengurus Direksi PT CG maka perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut ini:

1. Bahwa PT CGA merupakan salah satu debitur dari PT BPD Kaltim Kaltara dengan hak tanggungan berdasarkan perjanjian kredit, sebagaimana yang dituangkan dalam akta perjanjian kredit notari nomor 3 tanggal 3 September 2012 dan akta perjanjian kredit notariel nomor 6 tanggal 10 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Wawan Syahrani SH M. Kn selaku notaris.

2. Bahwa selain hal tersebut, para pemegang saham PT CGA juga telah melakukan gadai terhadap keseluruhan jumlah saham dari PT CGA kepada PT BPD Kaltim Kaltara, sebagaimana yang dituangkan dalam akta perjanjian gadai saham nomor 5 tanggal 3 2012 yang dikeluarkan oleh Wawan Syahrani SH M.Kn notaris

3. Bahwa Sehubungan dengan hal tersebut berdasarkan kedua perjanjian tersebut mengatur, PT CGA dilarang mengubah bentuk status hukum perusahaan mengubah anggaran dasar dan mengubah susunan pengurus atau pemegang saham perusahaan tanpa persetujuan atau seizin dari PT BPD Kaltim Kaltara

4. Bahwa PT BPD Kaltim Kaltara saat ini hanya mengakui dan menyetujui akta berita acara rapat perseroan terbatas PT CGA nomor 44 tertanggal 15 Februari 2019, yang dibuat oleh Sri Yuliatin SH, M.Kn selaku Notaris yang di mana Saudara sandi Muhammad Shiddiq sebagai Direktur Utama PT CGA.

5. Bahwa Apabila terjadi perubahan terhadap susunan pengurus tidak direksi pada PT CGA setelah akta berita acara rapat perseroan terbatas PT CK nomor 44 tertanggal 15 Februari 2019 yang dibuat oleh Sri Yuliatin SH, M.Kn selaku notaris, maka hal tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan tanpa persetujuan dari PT BPD Kaltim Kaltara selaku pemberi kredit dan penerima gadai saham dari BC CG sehingga merupakan hal yang melanggar ketentuan hukum

Demikian surat keterangan ini diberikan sebagai sikap dari PT BPD Kaltim Kaltara terhadap keadaan PT CGA yang mengalami PKPU berdasarkan putusan pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri kelas 1A Surabaya dalam perkara PKPU Nomor 40/Pdt.SusPKPU/2019/PN.Niaga.Sby Sby tanggal 23 September 2019 dan tentang adanya perubahan susunan pengurus direksi pada PT CGA.