Candi Borobudur menjadi destinasi wisata super prioritas 2020 dan akan digelontor anggaran triliunan rupiah oleh pemerintah pusat (Ist)
Candi Borobudur menjadi destinasi wisata super prioritas 2020 dan akan digelontor anggaran triliunan rupiah oleh pemerintah pusat (Ist)

MALANGTIMES - Pemerintah pusat telah bersiap menuntaskan pembangunan kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) pada tahun 2020 mendatang.

Bahkan, anggaran untuk pengembangan infrastrukturnya telah dipastikan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) dan Kementerian Perhubungan.

Total anggaran untuk itu senilai Rp 10,1 triliun, dengan rincian Rp 7,6 triliun dialokasikan di Kemen PUPR dan Rp 2,5 triliun dari Kementerian Perhubungan.

Total anggaran itu ditujukan untuk lima destinasi wisata super prioritas, yang sayangnya untuk KSPN Bromo Tengger Semeru (BTS) tak masuk dalam floating di tahun 2020 datang.

Hal ini disampaikan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, yang menyampaikan sesuai pesan Presiden Joko Widodo pengembangan infrastruktur lima destinasi wisata super prioritas harus selesai di tahun 2020.

"Dukungan infrastruktur lima KSPN harus selesai akhir tahun 2020 sesuai dengan pesan Presiden Joko Widodo. Kami pastikan tahun 2020 dari Kementerian PUPR kita anggarkan Rp7,6 triliun. Sedangkan  dari Kementerian Perhubungan sekitar Rp2,5 triliun untuk investasi langsung APBN dalam pembangunan infrastruktur KSPN," kata Basuki dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (27/10/2019).

Lima destinasi wisata super prioritas yang akan digelontor anggaran Rp 10,1 triliun itu adalah Danau Toba Sumatera Utara senilai Rp 2,56 triliun, Borobudur Jawa Tengah (Rp 1,35 triliun), dan Mandalika Nusa Tenggara Barat (Rp 2,16 triliun). 

Sisanya adalah Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur senilai Rp 0,98 triliun dan Manado-Bitung-Likupang, Sulawesi Utara sebanyak Rp 0,58 triliun.

Untuk KSPN BTS yang masuk dalam destinasi nasional di tahun 2020 masih belum masuk dalam klasifikasi wisata super prioritas. 

Hal ini juga disampaikan Basuki bahwa lima destinasi wisata lainnya akan menyusul.

"Akan menyusul, tapi pemerintah masih fokus menyelesaikan lima destinasi pertama di tahun 2020," ujarnya.

Anggaran besar pengembangan infrastruktur lima destinasi wisata super prioritas itu direncanakan untuk beberapa kegiatan. 

Yakni, konektivitas, sumber daya air, perumahan dan permukiman. 

Misalnya, di KSPN Danau Toba, dukungan infrastruktur mencakup bidang sumber daya air melalui pelebaran Tano Ponggol dan penyediaan air baku Kawasan Parapat.

Sedang untuk bidang konektivitasnya adalah peningkatan jalan Lingkar Samosir dan Jalan Standar Panji - Bts. Samosir - Dolok Sanggul. 

"Untuk bidang permukiman di antaranya adalah penataan Kawasan Parapat dan pembangunan SPAM Ajibata. Bidang Perumahan di antaranya pembangunan baru Rumah Pariwisata Swadaya dan Rusun Pekerja di Kabupaten Toba Samosir," urai Basuki.

Hal serupa juga dilakukan di empat destinasi wisata super prioritas itu. Dimana, pembangunan konektivitas, sumber daya air, perumahan dan permukiman, dilakukan sesuai dengan topologi dan kebutuhan daerah masing-masing.

Misal, di KSPN Borobudur, dukungan infrastruktur yang akan dibangun di antaranya adalah pembangunan prasarana pengendali banjir Kawasan Strategis New Yogyakarta International Airport (NYIA), rekonstruksi Jalan Keprekan - Borobudur, pengembangan jaringan perpipaan SPAM dengan potensi outcome sebesar 3.500 sambungan rumah (SR), dan pembangunan baru rumah swadaya pariwisata di Kabupaten Magelang.

Rencana pengembangan infrastruktur itu, tentu membuat lima destinasi lainnya, seperti KSPN BTS harus bersabar di tahun depan. 

Walau berbagai persiapan di tingkat daerah, misal di Kabupaten Malang yang telah bersiap untuk pembangunan optimal, tentunya tak akan bisa terealisasi di tahun depan.

Misalnya terkait konektivitas jalan tol Malang-Pandaan menuju KSPN BTS akan terganjal dan hanya bisa dilakukan perawatan dan peningkatan jalan sesuai kemampuan daerah di tahun 2020.

Hal ini juga mendapat kritikan dari Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Aviliani yang berpendapat, hal yang lebih penting bagi pemerintah adalah menerapkan standart yang jelas.

"Yang lebih penting bagi pemerintah adalah menerapkan standart yang jelas dengan berbagai indikator bagi destinasi wisata beserta penunjangnya. Daripada hanya menetapkan 10 destinasi, tapi tidak banyak yang mampu memenuhinya," ucap Aviliani.

Aviliani menilai pariwisata sejatinya merupakan ekosistem dari produk dan jasa kreatif. 

Peran pemerintah daerah, dimana lokasi wisata yang masuk dalam KSPN berada di wilayahnya, sangatlah signifikan untuk kemajuan pariwisata.

Sekaligus dalam mendapatkan berbagai 'kue' pembangunan pariwisata dari pemerintah pusat.

Sehingga penetapan KSPN pun seharusnya bersandar pada daerah-daerah yang mampu memenuhi standart dengan berbagai indikator yang ditetapkan pemerintah.

"Jadi untuk mampu mengangkat wisata, lebih baik diberikan standart yang jelas dengan berbagai indikator, sehingga daerah yang mampu memenuhi standart, termasuk mendatangkan wisatawan asing memperoleh insentif," pungkas Aviliani.