Kepala BP2D Kota Malang Ade Herawanto (BP2D For MalangTIMES)
Kepala BP2D Kota Malang Ade Herawanto (BP2D For MalangTIMES)

MALANGTIMES - Geliat transaksi jual beli  properti di Kota Malang memang tengah ramai. Hal ini ditandai dengan banyaknya perumahan baru yang ditawarkan para pengembang, baik  dalam expo perumahan atau melalui brosur maupun media sosial.

Namun, laris manisnya transaksi jual beli properti di Kota Malang rupanya berbanding terbalik dengan pendapatan pajak daerah dari sektor bea perolehan hak atas tanah & bangunan (BPHTB) di Kota Malang yang tak terdapat peningkatan signifikan.

Baca Juga : Dampak Covid-19, PAD Kota Malang Diprediksi Turun 50 Persen

Badan Pelayan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang melansir, sampai pertengahan Oktober 2019, perolehan pendapatan dari pajak BPHTB baru di kisaran Rp 100 miliar. Untuk mencapai target Rp 205 miliar yang dipatok, kekurangan yang harus dikejar sampai akhir tahun nanti hampir 50 persen.

“Sifatnya (pajak BPHTB) memang pajak pasif. Jadi, memang menunggu ada transaksi jual beli dulu. Dan itu tidak mungkin kita paksakan kepada masyarakat. Tapi tim BP2D juga telah melakukan kajian potensi terkait hal ini," ungkap Wali Kota Malang Drs H Sutiaji.

Terdata, saat ini terdapat perbedaan jauh dalam transaksi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 1.000 lebih transaksi. Dengan kata lain, jumlah transaksi tahun ini terjun bebas karena berkurang drastis lebih dari 1.000 transaksi jika dibandingkan tahun lalu.

Dari kajian yang dilakukan BP2D Kota Malang, fakta di lapangan memperkuat sinyal agar segera dilakukan penyesuaian nilai jual objek pajak (NJOP) di Kota Malang. Pasalnya, NJOP beberapa kawasan rupanya masih terlalu rendah. Padahal harga riil atau appraisal-nya sudah tinggi.

Sebagai contoh, harga tanah atau rumah di kawasan Jl Soekarno-Hatta nilainya sudah tinggi alias tidak bisa dibilang murah. Tapi faktanya NJOP kawasan sekitarannya masih rendah. Kondisi demikian jelas perlu penyesuaian.

Untuk itulah, tim khusus BP2D telah melakukan pemetaan potensi dan kajian penyesuaian NJOP perkotaan yang tengah disimulasikan. Usulan juga sudah disampaikan kepada pihak legislatif.

“Usulan tersebut memang sudah kami dengar. Jika memang dirasa perlu dan kaitannya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, asal tidak memberatkan masyarakat ya silahkan dilakukan (penyesuaian NJOP, red),” ujar Sekretaris Komisi B DPRD Kota Malang Arief Wahyudi.

Sementara itu, Ketua Komisi B Trio Agus Purwono  menambahkan, pihaknya juga sangat mendukung  danya kajian terhadap kenaikan NJOP pada 2020.  Hal itu tentunya juga agar bisa menjadi dasar yang kuat dalam menghitung berapa besaran pajak bumi & bangunan (PBB) yang sesuai untuk Kota Malang.

"Tapi kami juga minta agar nantinya PBB turut memperhatikan kelas lahannya. Misal untuk lahan pertanian tidak sama dengan lahan di sektor bisnis dan perumahan. Termasuk yang digunakan untuk kegiatan sosial," kata  Trio Agus.

Baca Juga : Dampak Covid-19, PAD Kota Batu Hilang Rp 80,8 Miliar

Dari hasil kajian di lapangan, memang diperlukan penyesuaian NJOP. Adanya penyesuaian NJOP memang sesuai dengan amanah Undang-Undang (UU) Nomot 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah yang bisa dilakukan setiap tiga tahun sekali.

Di Kota Malang sendiri, penyesuaian NJOP terakhir  dilakukan pada 2014. Sementara beberapa tahun berikutnya belum dilakukan lagi penyesuaian NJOP. Hal ini sendiri sebelumnya sempat menjadi pertanyaan sejumlah pihak, seperti perbankan, Kementerian Keuangan hingga  Tim Korsupgah KPK.

Kepala BP2D Kota Malang, Ir H Ade Herawanto MT mengimbau warga Kota Malang yang tengah melakukan proses transaksi jual beli tanah, lahan, rumah atau bangunan agar segera mengurus pajak BPHTB sebelum kenaikan NJOP mulai tahun depan.

“Maksimal tahun depan sudah tarif baru. Jadi, masih ada waktu pengurusan sampai akhir November nanti karena umumnya pertengahan bulan Desember kami sudah closing loket pelayanan BPHTB,” tandas Sam Ade d'Kross, sapaan akrab pria yang juga dikenal sebagai musisi dan tokoh Aremania tersebut.