Mall Dinoyo City, salah satu bidang usaha di Malang yang dikelola PT Citra Gading Asritama (Foto : Dokumen MalangTIMES)
Mall Dinoyo City, salah satu bidang usaha di Malang yang dikelola PT Citra Gading Asritama (Foto : Dokumen MalangTIMES)
Kolabsnya Perusahaan Besar di Malang  5

MALANGTIMES - Polemik yang melanda PT Citra Gading Asritama (CGA) sebagai pengelola Mall Dinoyo City dan Perum Tirtasani  seperti drama dengan episode panjang dalam sinetron. 

Gara-gara pergantian direksi yang tak sesuai ketentuan berbuntut pada penyelesaian hutang yang tak terurus hingga adanya penolakan dari kreditur terhadap proposal perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Ketika kontrak dengan pihak bank untuk mengajukan kredit adalah Sandi Muhammad Shidiq yang notabene merupakan Direktur Utama dadi PT CGA.  Namun saat diputuskan PKPU, terjadi perubahan direksi. Rizki Ardiansyah yang sebelumnya menjabat direktur 1 tiba-tiba naik pangkat menjadi direktur utama. 

Anehnya, nama Rizky Ardiansyah tidak terdaftar di Kemenkumham sebagai Direktur Utama PT CGA. Yang tercatat masih Sandi Muhamad Shidiq sebagai Direktur Utama PT CGA.

"PKPU kan tanggal 23 September 2019, tapi perubahan direksi itu baru didaftarkan pada tanggal 29 September 2019. Artinya, pada saat PKPU putus, Ditektur Utama masih dipegang Sandi," kata Pengurus PKPU, Nasrullah..

Lebih lanjut dijelaskan, pada sidang perdana, Rizky menyatakan diri sebagai Direktur Utama PT CGA. Namun saat itu, Hakim masih mengakui jika Diretur Utama PT CGA adalah Sandi Muhammad Shidiq.

Selain itu, dari pihak pemegang mayoritas saham yakni Bank Kaltimtara juga bersikap atas perubahan direksi yang dianggap ilegal. Mereka menolak direksi baru karena perubahan tersebut tidak ada persetujuan dari Bank Kaltimtara sebagai pemegang saham mayoritas PT CGA.

Pihak Bank Kaltimtara juga menegaskan bahwa perubahan direksi wajib meminta persetujuan mereka. 

Dalam pernjanjian kredit juga sudah ditegaskan dalam poin khusus bahwa jika melakukan pergantian direksi maka harus ada persetujuan pihak bank. Dan saat perjanjian kredit antara Bank Kaltimtara dengan PT CGA, Sandi sebagai Direktur Utama sekaligus yang menandatangani perjanjian.

"Di sini bank kan nggak mungkin mau tiba-tiba tanpa sepengetahuan dirut PT CGA sudah berganti orang. Kalau diganti nggak izin, siapa yang bertangggung jawab terhadap tanggunganya. Misal saat pinjam direkturnya A namun tiba-tiba diganti B tanpa kejelasan. Bank pasti tak merasa nyaman dengan situasi itu," jelasnya.

Sementara itu, Corporate Lawyer PT CGA versi Rizki, Dr Solehuhdin SH menjelaskan bahwa adanya perubahan direksi dengan menetapkan Rizki Ardiansyah sebagai Direktur Utama sudah melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

"Ya RUPS. Semuanya ada (para pemegang saham), kalau Sandi kan nggak punya saham," ujarnya.

Sementara, engenai perubahan akta  notaris, Solehuddin tidak mengelak memang terjadi empat kali perubahan. Namun, menurutnya, perubahan itu merupakan kebijakan para pemegang saham untuk menyehatkan kembali PT CGA yang mengalami polemik internal.

Di sisi lain, kuasa hukum Sandi Muhammad Shidiq yakni Patriana Purwa mengatakan perubahan direksi, dimana Rizky Ardiansyah sebagai Direktur Utam PT CGA merupakan keputusan tidak sah. 

Sebab, menurutnya, RUPS yang dilakukan pada Juli 2019 tersebut tanpa persetujuan dari Bank Kaltimtara. Jika hal tersebut tetap dilakukan maka RUPS yang digelar telah melanggar Undang-Undang PT nomor 40 tahun 2007.

"RUPS tidak mengundang semua pemegang saham. Padahal, sesuai UU PT RUPS bisa dilakukan jika semua pemegang saham hadir. Sehingga, jika hal tersebut tidak dilakukan dan melewati jangka waktu 30 hari, RUPS tidak disahkan oleh Kemenkumham," tuturnya.

Kemudian, langkah pihak Rizky tak berhenti di situ. Ia menggunakan manuver dengan melakukan kesapakatan di luar RUPS atau yang dikenal dengan sirkuler. Padahal dalam UU PT juga mengatur bahwa sirkuler harus disetujui seluruh pemegang saham.

"Tapi sirkuler tersebut tidak dilakukan seluruh pemegang saham, itu kan cacat hukum. Karena itu, Sandi masih Direktur Utama, secara prosedur, RUPS yang dilakukan Rizky tidak sesuai ketentuan," tegasnya.

Jika Sandi kemudian mundur sebagai Direktur Utama dan mengakui RUPS  yang menunjuk Rizky sebagai Ditektur Utama justru membuka peluang Sandi dipidanakan pemegang saham terbesar. Pasalnya, seluruh saham PT CGA telah digadaikan kepada pihak bank, dimana Sandi yang tanda tangan.

"Biar clear ini, kan orang banyak tanya, apa si untungnya Sandi jadi Direktur Utama, ya saya jawab nggak ada untungnya sama sekali. Cuma karena Sandi terikat dengan Bank Kaltim saja sehingga seluruh ketentuan harus dijalankan sesuai undang-undang yang berlaku," pungkasnya.