Mendagri Tito Karnavian dan tugas barunya terkait potensi penyebaran paham radikal di tubuh ormas (Wikipedia)
Mendagri Tito Karnavian dan tugas barunya terkait potensi penyebaran paham radikal di tubuh ormas (Wikipedia)

MALANGTIMES - Ramainya pelantikan Jenderal Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri, beberapa hari lalu, tak lepas dari adanya data yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Dimana, dari hasil penilaian terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas) di 15 provinsi, didapatkan adanya potensi penyebaran paham radikal. 

Kemendagri mencatat, ada sebanyak 18 ormas dari total yang ada di Indonesia sebanyak 412.597 yang memiliki potensi terkait penyebaran paham radikal. Seperti yang disampaikan oleh Direktur Ormas Kemendagri Lutfi dalam sebuah forum Kemitraan Ormas Dalam Rangka Pendidikan Politik Dalam Negeri di Manado, Sulawesi Utara, Kamis (24/10/2019) kemarin.

Adanya potensi ormas menyebarkan paham radikal yang kembali begitu ramai diperbincangkan saat ini. Terutama dengan duduknya mantan Kapolri sebagai Mendagri 2019-2024, selain beberapa jenderal lain di kabinet Jokowi. Tersebar di beberapa provinsi yang dinilai oleh Kemendagri. Yakni, DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku.

Lutfi menyampaikan seperti dikutip oleh iNews, alat ukur untuk menilai ormas memiliki potensi menyebarkan paham radikal bisa dilihat dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART)-nya.

”Alat ukur ormas berpotensi menyebarkan paham radikal dapat dilihat dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) serta penerimaan dan pengeluaran anggarannya,” ucap Lutfi.

Walau telah ada penilaian terkait hal itu, Lutfi juga menyampaikan, bahwa untuk menyelesaikannya tak bisa seperti adanya kasus kebakaran yang langsung didatangi pemadam kebakaran. 

"Jadi tak seperti pemadam kebakaran untuk menyelesaikan masalah ormas berpotensi radikal ini. Kita punya unit khusus untuk itu yang melakukan pengawasan agar potensi radikal yang disebarkan tak berkembang di masyarakat," ujarnya yang juga berharap kerja unit khusus bisa lebih efektif lagi dalam menangkal penyebaran paham radikal.

Untuk unit khusus yang beranggotakan perwakilan dari Kemendagri, Kemenkumham, Polri, BIN dan Kejaksaan. Dimungkinkan akan semakin efektif dengan datangnya Tito sebagai orang nomor satu di Kemendagri.

Bahkan Tito  mengatakan, langkah awal yang akan dilakukan sebagai Mendagri baru ialah mengidentifikasi sejumlah persoalan yang harus ia selesaikan. "Langkah awal tentu saya harus belanja masalah dulu," ujarnya.

Penyebaran paham radikal yang telah dinilai oleh Kemendagri di 15 provinsi itu, tentunya merupakan salah satu persoalan yang akan menjadi bagian tugas Tito di kemudian hari.