MALANGTIMES - Pada rentang periode pertama (2010-2015), pemukiman kumuh dengan jumlah 98 desa di tujuh kecamatan, yaitu Kepanjen, Pakisaji, Sumberpucung, Pakis, Singosari, Lawang, dan Turen, telah teratasi. Status desa-desa pun setiap tahun berubah. Dari desa sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju sampai bermuara pada status desa mandiri.
Sampai tahun 2017 lalu, dari 378 desa di Kabupaten Malang, hanya menyisakan 1 desa dengan status tertinggal. Yakni, yang berada di wilayah Kalipare.
Baca Juga : Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Batu Sudah Cair, Berikut Jadwal dan Lokasi Tokonya
Tapi, sejak tahun 2018, dari data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Malang, tak ada lagi desa tertinggal. Ucapan selamat tinggal desa tertinggal pun tak salah diluncurkan dengan bangga oleh Pemkab Malang.
"Tahun 2017 lalu menyisakan satu desa tertinggal di wilayah Kalipare. Sejak 2018, alhamdulillah terselesaikan. Tidak ada lagi desa tertinggal di Kabupaten Malang," kata Kepala DPMD Kabupaten Malang Suwadji, Jumat (25/10/2019).
Capaian itu pula yang diapresiasi Bupati Malang Sanusi melalui Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, Iriantoro. Dimana, mantan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini menegaskan, Kabupaten Malang sudah zero desa tertinggal.
Keberhasilan menuntaskan permukiman kumuh yang menyebabkan lahirnya desa tertinggal, menurut Irianto yang mewakili Sanusi, tak lepas dari sinergitas seluruh elemen yang ada di Kabupaten Malang. Khususnya dalam mendorong perekonomian masyarakat melalui badan usaha milik desa (BUMDesa).
"BUMDesa telah muncul sebagai bagian dalam menyejahterakan masyarakat dan membangun desa. Hasilnya telah terbukti mampu mengentaskan desa tertinggal," ujarnya.
Capaian itulah yang membuat Kabupaten Malang dijadikan rujukan daerah lainnya. Dalam melakukan studi banding terkait keberhasilan membangun wilayah pedesaan melalui BUMDesa.
Dimana, beberapa hari lalu, Pemkab Malang dikunjungi pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Banjar. Untuk melihat dan belajar terkait kesuksesan membangun perekonomian melalui BUMDesa.
Hal ini dinyatakan Aspirani, Kepala DPMD Kabupaten Banjar, yang mengapresiasi dan kagum dengan keberhasilan Pemkab Malang dalam membangun perekonomian melalui BUMDesa.
"Kami menilai Kabupaten Malang berhasil mengembangkan BUMDesa. Misalnya di desa wisata Pujon Kidul dengan Cafe Sawahnya yang berhasil meraup penghasilan hingga miliaran rupiah. Ini tentunya patut dan akan kami replikasi," ujar Aspirani.
Baca Juga : Tangkal Covid, Pemkab Malang Sediakan Safe House di Seluruh Desa
Dirinya juga menjelaskan, untuk membangun perekonomian rakyat melalui BUMDesa, bukan hal gampang dan sederhana. Selain membutuhkan kerjasama lintas sektoral, terpenting adalah tumbuhnya kesadaran dalam masyarakat untuk bangkit dan membangun desanya.
"Hal ini yang terbilang sudah. Kami memiliki desa 277 di Kabupaten Banjar, tapi BUMDesanya baru 103 saja. Merubah pola pikir dan menumbuhkan kesadaran masyarakat memang tersulit. Banyak faktor terkait itu, dari tingkat pendidikan sampai dengan keengganan untuk berubah," urainya.
Di Kabupaten Malang sendiri, Pemkab Malang melalui DPMD serta dukungan penuh Sanusi dan Sekretaris Daerah (Sekda) Didik Budi Muljono terus menguatkan keberadaan BUMDesa.
"Kita punya komitmen untuk terus mendukung BUMDesa. Karena memang hasilnya nyata dirasakan masyarakat di pedesaan. Berbagai bimbingan dan penguatan terus kita lakukan untuk itu," ucap Didik Budi.
Walau telah bisa berbangga bisa mengucapkan selamat tinggal desa tertinggal, Didik Budi tetap mengingatkan, bahwa tantangan BUMDesa ke depan sangat berat dan semakin kompleks.
"Karena itu kita akan terus melakukan berbagai penguatan kepada pengelola maupun Pemdes itu sendiri. Selain berbagai ajuan bantuan yang bisa kita fasilitasi ke tingkat pusat," pungkasnya.
