Ketua DPRD Minta Pemkab Malang Tegas Terkait Status Kepanjen

Oct 24, 2019 07:05
Foto Dokumentasi MalangTIMES
Foto Dokumentasi MalangTIMES

MALANGTIMES - Ketua DPRD Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto meminta agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang tegas terkait status Kepanjen. Terutama arah pembangunan yang akan ditetapkan dalam jangka pendek maupun panjang.

Baca Juga : Ahmad Riza Patria Resmi Dilantik Wakil Gubernur Jakarta, Kerja Mulai Besok

Didik mengatakan, jika Pemkab Malang sepakat menjadikan Kepanjen sebagai kota pertanian, maka pemerintah harus menyiapkan instrumen khusus. Sehingga Kepanjen dan wilayah sekitarnya menjadi basis perekonomian pertanian yang kuat.

"Jika sudah ditetapkan, langsung dipersiapkan sinergitas untuk membangun infrastrukrur yang baik antar-organisasi perangkat daerah (OPD)," katanya saat hadir mengisi diskusi publik bertema Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Tengah Arus Industrialisasi dan Investasi di Kabupaten Malang, Rabu (23/10/2019) di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Sementara ketika akan menetapkan Kepanjen sebagai kawasan industri, lanjut Didik, pemkab juga harus mengupayakan cara yang sama. Namun dengan catatan tidak mengurangi jumlah sawah yang ada di Kepanjen. Sebab, sawah merupakan lahan terpenting dalam ketahanan pangan.

"Tentukan, mana yang di perda RTRW dari hijau jadi kuning dan dari kuning ke hijau. Kalau jadi wilayah industri, harus ada lahan lain yang diubah sebagai sawah, harus diganti," tegas politikus PDI Perjuangan itu.

Baca Juga : Target Agustus, Mal Pelayanan Publik Kota Malang Dimungkinkan Molor

Didik juga menyampaikan bahwa pemkab seharusnya konsisten untuk mempertahankan luasan lahan sawah yang ada saat ini. Sehingga produksi pangan terus berjalan dengan baik dan signifikan untuk ketahanan pangan. "Bagaimanapun, jangan sampai 45 ribu hektare lebih sawah itu berkurang lagi jumlahnya," tegasnya lagi.

Bukan hanya itu. Didik juga menyarankan pemkab untuk lebih proaktif kepada petani melalui program yang digelontorkan. Tanpa kecuali bertanggung jawab memberi arahan ganti rugi kepada petani yang gagal panen saat membuat program yang digencarkan pemerintah. "Sinergi harus dibentuk agar program pemerintah berjalan dan masyarakat tak dirugikan," pungkasnya.

 

Topik
MalangBerita MalangKetua DPRD Kabupaten Malang Didik Gatot SubrotoStatus KepanjenPemerintah Kabupaten (Pemkab) MalangKepanjen sebagai kota pertanian

Berita Lainnya

Berita

Terbaru