Blak-blakan, Ketua DPRD Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto (berdiri) saat menjadi pembicara dalam diskusi publik bertema Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Tengah Arus Industrialisasi dan Investasi di Kabupaten Malang
Blak-blakan, Ketua DPRD Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto (berdiri) saat menjadi pembicara dalam diskusi publik bertema Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Tengah Arus Industrialisasi dan Investasi di Kabupaten Malang

MALANGTIMES - Blak-blakan, Ketua DPRD Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto sebut proses alih fungsi lahan sawah sangat rawan permainan. Hal itu ia sampaikan ketika menjawab pertanyaan audiens saat menjadi pembicara dalam diskusi publik bertema Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Tengah Arus Industrialisasi dan Investasi di Kabupaten Malang, Rabu (23/10/2019), di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Dalam sesi tanya jawab itu, lolitisi PDI Perjuangan tersebut menyampaikan, perlindungan terhadap lahan sawah di Kabupaten Malang saat ini dapat dikatakan kurang. Pemerintah seolah mengabaikan potensi pertanian yang amat besar di berbagai kawasan seperti Pakisaji, Bululawang, Gondanglegi, hingga Turen.

Baca Juga : Kilas Balik Jejak Covid-19 di Kota Malang Hingga Pengajuan Status PSBB

"Di masing-masing daerah tersebut bisa menghasilkan gabah sampai 11 ton dalam satu kali panen. Itu kan sebenarnya luar biasa untuk pangan kita," katanya.

Dia menegaskan, di era industrialisasi seperti sekarang, alih fungsi lahan sangat rawan dilakukan. Bahkan ia menyebut akan sangat berpotensi terjadi permainan oleh oknum-oknum tertentu, tanpa kecuali jajaran eksekutif sendiri. Sehingga, perlindungan terhadap sawah utamanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) harus menjadi komitmen bersama.

Lebih jauh dia menyampaikan, komitmen untuk menjaga pertahanan pangan memang tergantung pada masing-masing kepala daerah. Namun pemerintahan dari sisi perencanaan yaitu Bappeda harus berkomitmen tinggi.

"Kepala daerah atau bupati itu dipilih secara politik. Sehingga kebijakan pasti akan mengarah pada politik. Di sini peran Bappeda harus kuat untuk membuat perencanaan yang sesuai aturan dan meyakinkan kepala daerahnya," tegas Didik.

Karena jika tidak, lanjutnya, seluruh rencana pembangunan akan disesuaikan dengan agenda politik. Dalam artian semua bergantung pada pemikiran politik. Karena tak semua kepala daerah memiliki komitmen untuk membangun ketahanan pangan.

Bukan hanya itu, Didik juga menyampaikan jika kondisi lain yang harus diperhatikan adalah menurunnya minat generasi muda dalam mengelola pertanian. Sehingga masyarakat dan pemerintah juga harus mampu meyakinkan generasi muda untuk terjun dalam bidang pertanian.

Baca Juga : Hama Tikus Bikin Petani Gagal Panen, Hampir 100 Ha Sawah Rusak karena Ulahnya

"Industri berkembang, penduduk bertambah, sektor pertanian nggak diminati lagi dan ini jadi tantangan secara khusus Pemkab Malang untuk berikan dorongan agar petani bisa meneruskan pada anak-anak mau dan cinta kembali pada profesi petani," tegas dia.

Sebagai informasi, diskusi publik yang diikuti berbagai unsur dari pemerintah, akademisi, dan umun itu berlangsung di Ruang Mimbar Demokrasi Gedung C Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (UB) Malang. 

Kegiatan yang mendatangkan tiga narasumber yang terdiri dari Kepala Bappeda Kabupaten Malang Tomi Herawanto, Peneliti Pusat Pengembangan Otonomi Daerah Ria Casmi Arrsa, dan Ketua DPRD Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto itu merupakan kerjasama antara nedia berjejaring terbesar di Indonesia, MalangTIMES bersama PP Otoda Fakultas Hukum UB, Satukanal.com dan Rumah Keadilan.