Diskusi publik terkait Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang digelar MalangTIMES dengan PP Otoda FH UB, satukanal.com, dan Rumah Keadilan. (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).
Diskusi publik terkait Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang digelar MalangTIMES dengan PP Otoda FH UB, satukanal.com, dan Rumah Keadilan. (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).

MALANGTIMES - Pangan menjadi sebuah kebutuhan krusial bagi setiap daerah. Tapi seiring perkembangan zaman, ketahanan pangan memiliki beragam tantangan. 

Swasembada pangan bahkan terasa sulit dicapai lantaran besarnya ketergantungan akan impor bahan pangan dari negara asing. Terlebih di era globalisasi dan industrialisasi seperti sekarang.

Seolah investasi dengan mudah mencaplok lahan pertanian yang semestinya masih bisa dinikmati anak cucu. Lahan sawah pun tak sedikit yang beralih fungsi dan berubah menjadi gedung-gedung tinggi.

Kondisi itu pagi  Rabu (23/10/2019) ini tengah dibahas bersama dalam diskusi publik bertema Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkepanjutan (PLP2B) di Tengah Arus Industrialisas dan Investasi di Kabupaten Malang. Diskusi yang diikuti berbagai unsur dari pemerintahan, akademisi, dan umun itu berlangsung di Ruang Mimbar Demokrasi Gedung C Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (UB) Malang.

Kegiatan ini mendatangkan tiga narasumber. Mereka adalah Kepala Bappeda Kabupaten Malang Tomi Herawanto, peneliti Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PP Otoda) Ria Casmi Arrsa, dan Ketua DPRD Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto. Kegiatan ini juga merupakan kerja sama antara nedia berjejaring terbesar di Indonesia MalangTIMES bersama PP Otoda Fakultas Hukum UB, Satukanal.com, dan Rumah Keadilan.

Dalam sambutannya,  perwakilan Satukanal.com Heriyanto menyampaikan, kegiatan diskusi publik ini merupakan salah satu upaya bersama untuk melawan proses pangan berkelanjutan. Tentunya, fenomena yang ada dalam ketahanan pangan akan dibahas secara tuntas dan mendetail.

"Dan tentunya diskusi ini tidak harus hanya sekedar wacana, tapi ada tindak lanjut dari setiap rekomendasi yang ditelurkan," katanya.

Di tengah iklim industrialisasi seperti sekarang, menurut Heriyanto, media sebagai salah satu pilar demokrasi wajib mengawal isu ketahanan pangan. Sebab,  hal itu mencakup kebutuhan dan hajat bersama. Itu sebabnya, sebagai salah satu pimpinan media, Heriyanto menegaskan akan turut mengawal isu ketahanan pangan, khususnya di Kabupaten Malang, dan Malang Raya.

"Selama ini yang getol mengawal ketahanan pangan di Malang Raya adalah teman-teman dari MalangTIMES. Dan mulai hari ini, kami dari satukanal.com akan turut mengawal bersama dengan MalangTIMES," tegasnya.

Sementara itu, perwakilan PP Otoda Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Ibnu Sam Widodo menambahkan, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan memang merupakan isu yang sangat menarik. Pasalnya,  dalam arus globalisasi dan industrialisasi seperti sekarang, alih fungsi lahan menjadi sangat mudah dilakukan.

"Padahal, kebutuhan pangan semestinya menjadi hal yang krusial. Tapi alih fungsi juga menjadi sebuah konsekuensi dari sebuah perkembangan industrialisasi," imbuhnya.

Dia juga menyampaikan bahwa sinergi antara pemerintah, akademisi, media, dan masyarakat semestinya terus dilakukan dalam menghadapi isu ketahanan pangan. Sebab, sangat tidak mungkin sebuah daerah mengupayakan ketahanan pangan hanya berpangku pada pemerintah saja.

"Dan dari diskusi ini, tentunya harus ada rekomendasi yang bisa ditelurkan untuk kemajuan ketahanan pangan Indonesia, khususnya di Kabupaten Malang dan Malang Raya sendiri," pungkas nya.