Sekda Kabupaten Malang Didik Budi Muljono saat memberikan sambutan kepada peserta Bimtek penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa. (for MalangTimes)
Sekda Kabupaten Malang Didik Budi Muljono saat memberikan sambutan kepada peserta Bimtek penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa. (for MalangTimes)

MALANGTIMES - Hasil akhir pembangunan yang hebat tak bisa dilepaskan dari sebuah proses perencanaan yang hebat. Yakni, perencanaan yang berangkat dari potensi, kendala, dan solusi yang bisa diimplementasikan oleh seluruh pemangku kepentingan di suatu wilayah.

Begitu pula sebaliknya. Pembangunan  tak akan memiliki manfaat panjang, bahkan berantakan, bila tanpa adanya proses perencanaan matang sejak awal.

Begitulah yang disampaikan  Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Didik Budi Muljono dalam acara bimbingan teknis penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa), Selasa (22/10/2019) di salah satu hotel Kota Malang.

Diikuti oleh para sekretaris desa se-Kabupaten Malang, Didik Budi mendorong agar proses penyusunan dua dokumen perencanaan desa tersebut benar-benar berpedoman pada aturan terkait yang ada. Baik dari sinkronisasi visi misi dengan pemerintah daerah sampai pada teknis pengusulan usulan yang melibatkan berbagai unsur yang ada di desa itu sendiri.

Sehingga, lanjut Didik Budi, dua dokumen itu akan menjadi dasar pembangunan di tingkat desa serta dihasilkan melalui proses matang dan pelibatan seluruh unsur masyarakat yang ada.
"Jadi, RPJMDesa maupun RKPDesa itu bukan hanya maunya kepala desa. Tapi disusun dengan musyawarah dengan seluruh unsur. Tentunya acuannya tetap pada visi misi kepala desa itu sendiri," ujar birokrat yang kenyang makan asam garam pemerintahan ini.

Didik Budi Muljono Sekda Kab Malang (kanan) bersama Suwadji Kepala DPMD dan Pendamping Ahli P3MD Kabupaten Malang

Didik Budi pun mendorong agar dua dokumen perencanaan pembangunan desa itu bisa diselesaikan sesuai siklus yang ada dalam aturan.
"Bagi yang kemarin pilkades, segerakan selesai RPJMDesanya karena batas waktunya 3 bulan dari pelantikan. Bagi desa lain, segerakan RKPDesa juga diselesaikan sebelum menginjak penyusunan APBDesa 2020," tegasnya.

Disinggung proses dua dokumen di 378 desa di Kabupaten Malang, Didik Budi menyampaikan, pemdes semakin terbuka dan terus belajar untuk menyempurnakan perencanaannya. Hal itu terlihat dari berbagai kegiatan dari pendapatan di APBDesa banyak dibelanjakan juga untuk penyertaan modal BUMDesa, pembangunan wisata desa, serta berbagai kegiatan pembangunan sumber daya manusia di desa.

Hal itu, lanjut Didik Budi, perlu terus untuk ditingkatkan. Pasalnya, pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan perekonomian masyarakat desa menjadi prioritas kerja pemerintah pusat sampai daerah. "Ini terus ditingkatkan belanjanya. Sehingga apa yang diharapkan pemerintah pusat sampai daerah juga ditopang di tingkat desa," tandas Didik Budi yang berharap dengan perencanaan hebat, maka seluruh pembangunan di perdesaan Kabupaten Malang akan jadi hebat juga.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang Suwadji sebagai pihak penyelenggara juga memiliki harapan yang sama dengan Didik Budi. Mantan kabag humas dan protokoler Setda Kabupaten Malang ini meminta agar pemdes mengikuti regulasi dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. 

"Sehingga perencanaan akan menghasilkan proses pembangunan yang maksimal. Tanpa perencanaan yang baik, maka bisa dipastikan hasilnya juga tak akan maksimal," ucap Suwadji.