Kabid SD Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Slamet Suyono saat mewakili Rachmat Hardijono (kepala Dinas Pendidikan) di acara Bimtek Anti-Korupsi. (Nana)
Kabid SD Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Slamet Suyono saat mewakili Rachmat Hardijono (kepala Dinas Pendidikan) di acara Bimtek Anti-Korupsi. (Nana)

MALANGTIMES - Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tak ingin lembaga pendidikan di bawah naungannya terkungkung rasa takut dalam mengambil kebijakan terkait pengelolaan keuangan. Pun, tak berharap adanya kasus pungutan uang dari wali murid tanpa adanya dasar hukum dan kebijakan yang disepakati seluruh elemen yang ada di dunia pendidikan.

Apalagi, di era serba terbuka saat ini, informasi bisa begitu cepat menyebar melalui teknologi komunikasi serta kerap juga terjebak dalam praduga-praduga yang berujung pada pengumuman di dunia maya.

Hal inilah yang diantisipasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Malang melalui bimbingan teknis (bimtek) terkait budaya antikorupsi dengan melibatkan Tim Satber Pungli Polres Malang, beberapa waktu lalu.

Diikuti oleh sekitar 115 pemangku kepentingan di lembaga sekolahan, baik dari unsur pengawas sampai kelompok kerja guru (KKG), nmtek anti korupsi diharapkan mampu menjadi benteng penghalau godaan pungutan liar (pungli) sekaligus alat menguatkan para penyelenggara pendidikan tetap bekerja optimal.

"Harapannya ke sana. Para penyelenggara pendidikan di wilayahnya masing-masing memahami terkait pengelolaan keuangan. Khususnya dalam penggalangan biaya pendidikan maupun pemanfaatan dana BOS (bantuan operasional sekolah)," kata Rachmat Hardijono, kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang melalui Slamet Suyono, kepala bidang Sekolah Dasar (SD), Kamis (17/10/2019).

Godaan pungli bisa terjadi dalam urusan tersebut. Terutama bila para penyelenggara pendidikan tak memahami terkait aturan dalam hal itu. Sehingga akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa pasal pidana pungli dan korupsi.

Tapi, bila para penyelenggara pendidikan di wilayahnya masing-masing memahami berbagai aturan tersebut. Maka, ucap Slamet, akan semakin memudahkannya dalam mengelola anggaran keuangan yang diterimanya. Sekaligus tanpa ada rasa cemas atau takut dalam mengambil kebijakan yang didasarkan aturan hukum yang berlaku.

"Lewat konteks itulah, kami adakan bimtek ini. Agar seluruh penyelenggara sekolah semakin kuat pemahamannya atas pungli ataupun tindak korupsi. Sehingga dengan pemahaman yang kuat, mereka akan nyaman dan aman dalam mengelola berbagai keuangan yang diterimanya," ujar Slamet.

Senada dengan Slamet, Iptu Rudi Kuswoyo, kanit IV Tindak Pidana Korupsi Polres Malang, menyampaikan, pengelolaan keuangan di berbagai sekolah, baik penggalangan dana maupun pengelolaan BOS, selama ini masih rentan menjadi kasus hukum. Hal ini disebabkan karena ketidakpahaman sekolah dan juga masyarakat yang biasanya menjadi pelapor adanya dugaan pungli atau korupsi.

Iptu Rudi Kuswoyo, Kanit IV Tindak Pidana Korupsi Polres Malang dalam Bimtek Anti Korupsi di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang

Eksesnya adalah penyelenggara sekolah pun kerap khawatir dan takut untuk menjalankan program terkait hal itu. Sehingga menimbulkan dampak terganggunya proses belajar mengajar dan operasional sekolah itu sendiri.

"Padahal rambu-rambunya jelas sesuai aturan yang ada terkait hal itu. Ada Permendikbud 75 Tahun 2016 yang mengatur hal itu. Bila dikuasai, maka sebenarnya tak perlu takut dalam melakukan pengelolaan keuangan sekolah," ujar Rudi.

Di Permendikbud 75/2016 telah dinyatakan, sumbangan atau iuran berbeda dengan pungli. Hal ini terlihat di Pasal 10 Ayat (2) yang menyampaikan penggalangan dana bukanlah praktik pungli. "Jadi, dijelaskan, segala tarikan atas kesepakatan bersama tanpa paksaan dan atas dasar kesadaran bersama, serta tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok bukanlah pungli," terang Rudi yang menambahkan, sifatnya  tidak memaksa, diberikan sukarela, dan tidak ada ketentuan besaran dan waktunya. 

Sedangkan tindakan pungli, rambu-rambunya telah diatur dalam Pasal 12 Permendikbud 75/2016. Misalnya, menarik dana untuk kegiatan yang sudah dibiayai BOS sehingga ada duplikasi anggaran. 

Untuk semakin membuat nyaman dan aman penyelenggara sekolah dalam mengelola keuangan, baik dari penggalangan dana maupun BOS, Rudi mendorong pihak sekolah untuk lebih sering mengajak wali murid untuk berkomunikasi. Atau melakukan sosialisasi, sehingga akan ada kesepahaman bersama terkait persoalan itu.

"Jadi, selain sekolah, wali murid pun perlu diajak mengetahuinya. Sehingga saat sekolah melakukan penggalangan dana, tak menjadi persoalan di belakangnya. Karena ketidaktahuan akhirnya mereka melaporkan adanya pungli oleh sekolahan," ujarnya.

Saat laporan itu masuk ke aparat hukum, maka dipastikan akan ditindaklanjuti. "Semua laporan dan aduan kita tindaklanjuti. Bila tak ditemukan unsur tindak pidananya, maka dihentikan. Tapi, tentunya ini akan juga menyita waktu penyelenggara sekolah. Karena itu, ajak wali murid juga untuk memahami aturan itu," pungkas Rudi.