Nama-Nama Potensial Calon Presiden 2024 Menurut LIPI, Bila 2 Hal Ini Dilakukan

MALANGTIMES - Politik kerap mengaburkan batasan waktu yang diidentikkan dengan perhitungan detik, menit, jam atau hari. Hitungan waktu dalam politik kerap juga tak bisa disandarkan pada hal itu.

Seperti sudah ramainya berbagai pihak melakukan riset maupun pengamatan atas sosok potensial calon presiden (capres) 2024 mendatang. Padahal secara waktu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun sampai saat ini masih menunggu pelantikan untuk menjadi pemimpin bangsa dan negara di periode keduanya.

Lepas dari itu, berbagai riset maupun pengamatan politik terkait sosok capres 2024, tetap menarik dan menjadi perbincangan ramai juga di berbagai platform media sosial (medsos).
Seperti pernyataan dari pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Profesor Siti Zuhro yang menyampaikan, bahwa tahun 2024 capres Indonesia akan memiliki pola seperti yang terjadi saat ini.

"Nama-nama yang muncul nantinya akan banyak berasal dari kepala daerah yang menjabat saat ini. Suatu pola yang sebelumnya sudah ditempuh Joko Widodo (Jokowi) sebelum menjabat presiden," ucap Siti beberapa waktu lalu.

Siti melanjutkan, pola sebelumnya yang akan tampil sebagai sosok capres 2024, tak menutup kemungkinan terjadi. Beberapa nama kepala daerah potensial yang juga ramai sepanjang tahun 2019, bisa jadi mencuat di pilpres setelah era Jokowi selesai di periode keduanya ini.

Ada sosok Ridwan Kamil yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, Ganjar Pranowo di Jawa Tengah, Anies Baswedan di DKI Jakarta, dan Nurdin Abdullah dari Sulawesi Selatan. 

Selain para sosok gubernur itu, Siti juga memprediksi sejumlah nama tokoh nasional akan mencuat di tahun 2024 mendatang. Misalnya, Mahfud MD atau pun Hamdan Zoelva, serta beberapa nama lainnya.

Tapi, semua nama itu bisa muncul bila ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold (PT) dihilangkan. "Atau setidaknya diturunkan besaran angkanya," ujar Siti.

Seperti diketahui, sampai saat ini PT yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, menyampaikan bahwa partai politik bisa mengusung pasangan capres dan cawapres jika memiliki 20 persen kursi di DPR. Atau, 25 persen memiliki suara sah di level nasional.

Aturan inilah yang membuat seluruh parpol yang terdaftar tak bisa leluasa untuk mengusung nama-nama calonnya. Capres dan cawapres hanya akan mencuat dan diusung oleh parpol yang itu-itu juga setiap pemilu.

"Kalau dihapuskan atau diturunkan, maka akan memungkinkan setiap partai yang ada di DPR bisa mengusung calon presiden. Akan banyak nama alternatif yang akan muncul," imbuh Siti.

Persoalan lainnya, nama-nama alternatif bisa bermunculan dan membuat semakin banyak pilihan bagi masyarakat untuk menjatuhkan pilihan dalam Pemilu. Bila mekanisme pemilihan presiden 2024 tetap dilaksanakan secara langsung.

Apabila, pemilihan presiden dikembalikan lagi seperti masa lalu, yaitu dipilih oleh MPR. Maka, kata Siti, nama-nama alternatif capres dan cawapres 2024 yang disampaikannya tak akan bisa mencuat.

Hal ini menjadi perhatian banyak pihak, saat wacana itu kembali mencuat ke permukaan dengan ekses pilpres 2019 yang sangat begitu runcing, gaduh, dan menimbulkan pertikaian berlarut-larut di akar rumput.

Perubahan itu, masih kata Siti, akan dimungkinkan terjadi bila partai-partai yang berada di parlemen saat ini sepakat melakukan amandemen terhadap UUD 1945.

Top