Tambahan Waktu NPHD dari Kemendagri Tak Tercapai, Bawaslu Belum Teken Hibah Daerah

MALANGTIMES - Waktu penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) Pilkada 2020 di Kabupaten Malang kembali dipastikan molor dari jadwal. 
Walau telah ada progres baik dengan adanya kesepahaman besaran anggaran dan ditandatanganinya NPHD antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang dengan KPU, Selasa (15/10/2019), Pemkab Malang masih menyisakan satu lagi tahapan terkait itu dengan Bawaslu.

Sampai berita ini ditulis, Bawaslu Kabupaten Malang masih tetap dengan ajuan besaran anggaran Pilkada 2020, yaitu sebesar Rp 28,6 miliar. Sedangkan Pemkab Malang melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) hanya menyepakati Rp 20 miliar.

Macetnya kesepahaman itu semakin membuat jadwal penandatanganan NPHD Pilkada 2020 semakin molor saja. Padahal, dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2019, penandatanganan NPHD paling lambat 1 Oktober 2019. 

Tapi, dengan masih adanya pemerintah daerah yang belum clear, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pun memberikan tenggat waktu lagi. Yakni, paling lambat NPHD sudah diselesaikan tanggal 14 Oktober 2019.
Sayangnya, ini juga akhirnya luput dikarenakan Bawaslu tetap bertahan di kisaran anggaran yang diajukan dari awal tersebut. 

Walaupun proses koordinasi terus dilakukan, seperti yang disampaikan Tomie Herawanto, wakil ketua TAPD Kabupaten Malang, Pemkab Malang memiliki perhitungan sendiri. Begitu pula Bawaslu.

George da Silva, komisioner Bawaslu Kabupaten Malang, membenarkan sampai saat ini pihaknya belum sepaham terkait besaran anggaran Pilkada 2020. "Ya, ini belum kelir. Kami masih bertahan di angka Rp 28,6 miliar. Sedangkan Pemkab Malang walau sudah menaikkan anggaran, tapi belum sesuai dengan kebutuhan kita," ucap George kepada MalangTimes, Selasa (15/10/2019).

Dari keterangan Bawaslu, TAPD Kabupaten Malang yang awalnya hanya mampu menganggarkan Rp 20 miliar telah menaikkan besarannya menjadi Rp 23 miliar. Artinya, ada tambahan Rp 3 miliar. Tapi, lanjut George, kenaikan itu masih belum bisa menutupi berbagai rangkaian kegiatan secara keseluruhan sesuai tahapan Pemilu 2020.

"Anggaran yang kami ajukan itu sudah sesuai kebutuhan dan sesuai tahapan yang diatur dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2019. Jadi, itu bukan keinginan Bawaslu," tegasnya.

George melanjutkan bahwa Bawaslu juga telah membuat rencana anggaran biaya (RAB) dengan nilai Rp 28,6 miliar itu sesuai peraturan perundangan terkait pilkada. Bahkan hal tersebut sudah dikonsultasikan kepada Bawaslu RI.

Anggaran yang diajukan Bawaslu itu nantinya akan dialokasikan untuk bimbingan teknis (bimtek) pengawas dan saksi. Termasuk honor para petugas pengawas yang ada di lapangan dengan jumlah TPS lebih dari 4 ribu di Kabupaten Malang.

"Jadi, kami tak bisa mempertaruhkan kinerja dengan mengurangi kualitas pengawasan gara-gara anggaran. Ini yang membuat sampai saat ini Bawaslu masih belum bisa menandatangani NPHD dengan Pemkab Malang," tandas George.

 

Top