Aksi demonstrasi MCW menuntut Presiden Jokowi terbitkan perppu di Balai Kota Malang, Senin (14/10). (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)
Aksi demonstrasi MCW menuntut Presiden Jokowi terbitkan perppu di Balai Kota Malang, Senin (14/10). (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Puluhan massa dari Malang Corruption Watch (MCW) berdemo lagi. Mereka menyampaikan tuntutan di depan Balai Kota Malang, Senin (14/10). 

Dalam aksi tersebut, massa menyerukan tuntutan kepada Presiden RI Joko Widodo untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang UU KPK.

Berbagai tulisan ditunjukkan mewarnai aksi yang berlangsung hari ini tersebut. Antara lain 'Melawan Korupsi adalah Jalan Ninjaku', 'Percuma Jadi Presiden kalau Tidak Bisa Terbitkan Perppu KPK', 'Dewan Paling Ruwet',  serta 'Korupsi Kok Dipelihara, Situ Orba Gaya Baru?'. 

Koordinator aksi Atha Nursasi mengatakan, seruan lain terkait aksi tersebut juga ditujukan kepada presiden untuk tidak terjebak dalam intervensi kelompok-kelompok di luar struktur kelembagaan. Lantaran, bukan tidak mungkin hal itu nantinya akan menjadikan sistem pemerintahan tidak berjalan sesuai kinerja yang diharuskan.

"Karena narasi yang dibangun selama ini seolah para politisi menganggap bahwa perppu itu suatu mekanisme untuk penggulingan atau bahkan mempunyai implikasi terhadap pengudetaan presiden.  Karena itulah, kami mendesak presiden melalui aksi kali ini," ujarnya.

Meski aksi kali ini tak diikuti oleh banyak massa, MCW juga menyerukan adanya kegiatan serupa di daerah-daerah lainnya dan di Jakarta. MCW menilai, situasi yang terjadi di Indonesia sudah terlalu genting dan mendesak. Karena itu, upaya konsolidasi dalam memperjuangkan agenda reformasi harus terus diperjuangkan.

"Nah gerakan itu perlu keterlibatan banyak orang, masyarakat, aktivis HAM, aktivis lingkungan, aktivis korupsi dan lain-lain itu harus bersatu. Kita tidak boleh membangun sektoralisasi gerakan yang itu mengarah pada terpecah belahnya gerakan," imbuh Atha.

Massa juga menilai bahwa perppu adalah jalan konstitusional bagi presiden yang sesuai dengan hukum tata negara dalam menanggulangi tidak efektifnya upaya pemberantasan korupsi di masa mendatang. Apalagi, dalam beberapa aksi demonstrasi sebelumnya, muatan UU KPK yang baru telah memicu kericuhan di berbagai daerah.

"Seruan ini suatu hal yang rasional karena satu-satunya mekanisme untuk mempercepat. Jika tidak segera direspons dan disikapi, maka dikhawatirkan semakin akan banyak korban yang berjatuhan untuk perjuangan ini," pungkas Atha.