Potensi Kuliner di Kabupaten Malang Kian Berkembang, Pemerintah Bakal Sediakan Anggaran Sertifikasi Halal

Oct 12, 2019 21:23
Salah satu menu kuliner yang ada di Kabupaten Malang (Foto : Ashaq Lupito / MalangTIMES)
Salah satu menu kuliner yang ada di Kabupaten Malang (Foto : Ashaq Lupito / MalangTIMES)

MALANGTIMES - Kabupaten Malang memang dikenal memiliki segudang potensi, terutama di bidang pariwisata. Mulai dari wisata alam, kuliner, kebudayaan, hingga religi nyaris semuanya tersaji di wilayah yang memiliki selogan The Heart of East Java ini.

Baca Juga : Nongkrong Suasana Asri, Sejuk, dan Tenang Tak Jauh dari Pusat Kota Malang

Namun, jika ditelisik lebih jauh. Potensi kuliner menjadi salah satu aspek yang paling berkembang pesat. Hal ini terbukti dengan hasil capaian perolehan pajak yang dikelola oleh Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Kabupaten Malang.

”Berdasarkan rekapan data capaian perolehan pajak yang bergerak di sektor kuliner, hampir setiap tahunnya selalu mengalami surplus,” kata Kepala Bapenda Kabupaten Malang, Dr Purnadi.

Pajak yang bergerak di sektor kuliner ini, lanjut Dr Purnadi, masuk dalam kategori pajak restoran. Sedangkan pada tahun 2019, pajak di sektor kuliner tersebut ditargetkan memperoleh pendapatan mencapai Rp 4.743.750.000.

”Target pajak restoran di tahun ini memang mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun lalu. Di tahun 2018 target yang kami patok adalah Rp 4,5 milyar. Mengalami peningkatan sekitar Rp 200 juta,” terang Dr Purnadi.

Pria yang identik mengenakan kaca mata ini menambahkan, peningkatan target pajak yang bergerak di sektor kuliner tersebut sudah disesuaikan dengan potensi yang ada di Kabupaten Malang. Sebab, seiring berjalannya waktu jumlah pendapatan pajak yang selalu mengalami surplus, menjadi salah satu pertimbangan target pajak restoran mengalami peningkatan.

Baca Juga : Punya Rasa Manis, Pahit dan Legit, Ciri Khas Durian Kunir dan Bajol Desa Jombok

”Memang selalu mengalami surplus, misalnya pada tahun 2018 lalu. Saat itu pajak restoran mendulang surplus mencapai lebih dari 60 persen dari target yang sudah ditentukan,” ungkap mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Malang ini.

Terpisah, Bupati Malang HM Sanusi mengaku jika pihaknya bakal memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan potensi kuliner yang semakin mengalami perkembangan secara pesat tersebut.

”Nanti akan segera dikoordinasikan dengan dinas terkait, salah satunya Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan). Kami akan biayai proses pengajuan sertifikasi halal, kalau tidak salah biaya setiap pengajuannya butuh Rp 5 juta. Nanti biar dikelola oleh Disperindag,” tutur pejabat pemerintah nomor satu di Kabupaten Malang ini.

Terkait hal itu, lanjut Sanusi, pihaknya juga bakal berkoordinasi dengan berbagai instansi pemerintahan lainnya, guna membantu pelaku usaha kuliner di Kabupaten Malang, agar segera mengantongi sertifikasi halal dari MUI (Majelis Ulama Indonesia). ”Para pelaku bisnis di bidang kuliner jangan hanya fokus terhadap kualitas produk yang dijual. Tapi juga harus memperhatikan standarisasi produk, salah satunya terkait sertifikasi halal dari MUI,” tutup Sanusi.

Topik
MalangBerita MalangKuliner Malang
Townhouse-The-Kalindra-foto-The-Kalindra-P80c5928dba440a88.jpg

Berita Lainnya

Berita

Terbaru