Kepala Disbudpar Kota Malang, Ida Ayu Made Wahyuni (tengah) (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)
Kepala Disbudpar Kota Malang, Ida Ayu Made Wahyuni (tengah) (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Beredarnya surat larangan dari Bandara Abdurrahman Saleh ke kalangan biro perjalanan wisata se Indonesia sempat membuat gaduh. Lantaran, surat tersebut berisi larangan bahwa selain Taksi Garuda, angkutan berbayar dilarang menjemput atau membawa penumpang dari dalam kawasan bandara ke luar.

Meski belum ada keterangan resmi tandatangan dan stempel, namun adanya surat edaran tersebut cukup membuat pramuwisata (pelaku wisata) ketar ketir terdampak pada sektor pariwisata yang akan menjadi sepi.

Angkutan yang disebutkan dalam larangan surat tersebut, yakni angkutan berbasis online, shuttle service/rent car/travel, bus wisata dan Jeep wisata.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Malang, Ida Ayu Made Wahyuni mengatakan jika pihaknya tidak memiliki kewenangan dalam terbitnya surat edaran tersebut. Meski begitu, Disbudpar siap untuk memfasilitasi keluhan dari para pramuwisata untuk dilakukan mediasi apabila memang surat tersebut benar diterbitkan.

"Itu kan masih belum ada tanda tangan resmi dan stempel, dan belum diedarkan, bisa jadi hanya wacana atau sebatas konsep surat. Kami tidak ada kewenangan dalam hal itu, tapi kami siap memfasilitasi pramuwisata yang mengeluhkan larangan itu untuk nantinya kita mediasi jika suratnya sudah resmi diterbitkan," ujar dia saat dihubungi MalangTIMES sore ini, Jum'at (11/10).

Sebelumnya, adanya surat edaran tersebut pihak Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Kota Malang sempat menemuinya untuk membicarakan hal tersebut. Memang ada keluhan disampaikan terkait pelarangan angkutan yang masuk ke area bandara. 
"Sudah kita obrolkan kemarin bersama teman-teman HPI. Mereka memang yang taksi online tidak apa-apa, tetapi yg kerepotan itu mengenai Bus Pariwisata. Karena rombongan-rombongan yang datang ke Malanh itu kan kalau mereka pakai taksi cost-nya nambah. Jadi merela ingin agar Bus Pariwisata itu boleh ke Abd Saleh," imbuhnya.

Sedangkan, terkait dampak dari adanya kegiatan pariwisata kedepan untuk Kota Malang, wanita asal Bali ini menjelaskan segala bentuk itu akan diketahui dari pihak Pramuwisata. Mengingat segala yang dibutuhkan wisatawan juga berada pada pengetahuan mereka. "Kalau dari sisi corporate yang datang berombongan kemudian mereka sudah deal dengan Bus Pariwisata, tapi kemudian harus pakai taksi pasti akan berpengaruh. Tapi usulan-usulan para pramuwisata ini disampaikan ke dinas melalui laporan resmi, kemudian nanti akan kita mediasi dari Pemerintah Kota," tandasnya.