Penjual minyak curah di wilayah Kepanjen. (nana)
Penjual minyak curah di wilayah Kepanjen. (nana)

MALANGTIMES - Para pedagang minyak curah di perdesaan bisa bernapas lega. Pasalnya.  Kementerian Perdagangan (Kemendag) membatalkan kebijakan larangan peredaran minyak curah di masyarakat.

Rencana kebijakan ini sebelumnya membuat berbagai kalangan, khususnya pedagang minyak curah, hampir putus asa dan melakukan protes keras. Pun, beberapa kalangan, misalnya dari organisasi keagamaan Muhammadiyah,  meminta kebijakan itu tidak diterapkan.

Pembatalan larangan peredaran minyak curah secara langsung disampaikan oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Dirinya menyatakan tidak jadi melarang peredaran minyak curah dan tidak ada penarikan dari pasaran. 

Seperti diketahui, pemerintah awalnya akan menarik peredaran minyak curah di pasar masyarakat mulai 1 Januari 2020 datang. Dasar kebijakan itu, menurut Enggar dikarenakan minyak curah bisa membahayakan masyarakat. Dikhawatirkan banyak minyak goreng bekas atau jelantah diperjualbelikan lagi setelah dibersihkan.
"Kualitas minyak tak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak melewati pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)," ucap Enggar waktu itu.

Tapi, melihat banyaknya protes serta keluhan pedagang, kebijakan itu pun dibatalkan. Namun, syaratnya, minyak goreng curah  sudah melalui proses penyulingan ulang dan dikemas dengan kemasan premium yang lebih higienis.

Pembatalan itu disambut gembira pedagang minyak curah. Misalnya di berbagai toko sembako di perdesaan Kabupaten Malang.
Sucipto, pedagang minyak curah yang juga  warga Kepanjen, mengatakan, dirinya bisa bernapas lega dengan informasi pembatalan itu. "Saya bersyukur. Tadinya sudah mumet, Mas. Lha kalau jadi ditarik, rugi saya. Padahal saya beli drum-druman minyak untuk dijual lagi," ucapnya kepada MalangTimes, Jumat (11/10/2019).

Senada, Munarwan -pedagang minyak curah di wilayah Sumberpucung- jjuga menyambut pembatalan itu dengan senang. Walau dirinya bukan penjual besar, tapi kebijakan itu bisa membuatnya bernapas lega. 

"Namanya pedagang. Kalau sudah beli, kan harus dijual. Jadi ya saya senang kalau dibatalkan, bisa tetap dijual," ucapnya yang mengatakan dirinya menjual per kilogram minyak curah seharga Rp 10.500.

Disinggung terkait adanya catatan atas penarikan minyak curah di pasaran dari pemerintah. Yakni, sudah melalui proses penyulingan ulang dan dikemas dengan higienis, Munarwan tak terlalu ambil pusing. Menurut dia, kalau itu sudah jadi kebijakan pemerintah, tentunya bandar besar minyak curah akan melakukan hal itu. 

"Kalau saya kan juga pembeli. Jadi, kalau masalah itu, pasti mereka yang akan lakukan. Jadi, saya ikut saja, walau pastinya harga nanti naik," ujarnya.

Polemik kebijakan itu pun mereda untuk saat ini. Di masyarakat sendiri sebagai konsumen, hukum pasar tetap yang menjadi acuan. Yakni, mana produk sehari-hari yang harganya murah itulah yang dipilih dan dibelinya. Apalagi, masih banyak yang tidak memahami terkait persoalan kandungan dalam sebuah produk, seperti minyak curah itu sendiri.

Hal ini disampaikan oleh Suciwati, ibu rumah tangga asal Kepanjen, yang menyampaikan, dirinya memang biasa membeli minyak curah untuk kebutuhan memasak di rumahnya.
"Harganya kan di bawah minyak lainnya. Jadi, saya beli itu. Sudah lama saya pakai minyak beginian (minyak curah, red)," ucapnya.

Lantas apa sebenarnya minyak curah itu sehingga pemerintah melalui Kemendag mengeluarkan larangan peredarannya? Dari pernyataan Suhanto, direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, kepada media, minyak curah merupakan produk turunan minyak kelapa sawit (crude palm oils/CPO). Tapi, lanjut Suhanto, minyak itu tidak murni, seperti minyak goreng dalam kemasan premium dengan merek ternama.

"Minyak curah merupakan minyak sawit yang sudah melalui tahap pemurnian (refining), pemutihan (bleaching), dan penghilangan bau (deodorizing)," urainya.

Biasanya, lanjut Suhanto, minyak ini dikemas menggunakan drum dan didistribusikan menggunakan mobil tangki ke berbagai pasar di pelosok negeri. "Penjualannya, minyak dimasukkan di wadah terbuka. Ini yang rentan kontaminasi, selain minyak juga tak dikemas secara higienis. Biasanya hanya dikemas pakai botol bekas pakai atau plastik," imbuhnya.

Di tingkat hulu, minyak curah juga tak bisa dijamin kesehatannya. Sebab, masih ucap Suhanto, minyak curah juga rawan dioplos serta tak mencantumkan informasi produk dan status halal bagi masyarakat. 

Berbagai alasan itulah, maka Kemendag menerbitkan kebijakan terkait minyak curah. Walaupun, akhirnya harus dibatalkan juga dengan melihat berbagai sisi dan aspek di dalam masyarakat. Yakni hampir 50 persen kebutuhan minyak goreng dalam negeri dikonsumsi dalam bentuk curah.

"Minyak goreng curah tidak ditarik Kemendag dari pasaran. Namun Kemendag mengimbau agar masyarakat memilih produk minyak goreng yang terjamin bersih, halal, sehingga layak konsumsi," pungkas Suhanto.