MALANGTIMES - Penerapan wajib pajak dan wajib pungut bagi pengusaha di Kota Malang masih menjadi persoalan. Lantaran, masih ditemukan beberapa pengusaha yang disinyalir belum tertib aturan pembayaran pajak. 

Padahal, perolehan pajak yang masuk ke khas daerah menjadi fokus utama Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dalam menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Karenanya, upaya dalam hal mempermudah pelaporan pajak bagi setiap pengusaha mulai dari perhotelan, restoran, parkir dan yang lainnya bakal diterapkan dengan online sistem. Prosesnya, dengan melalui Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang dengan menggaet tim Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) KPK RI.

Wali Kota Malang, Sutiaji mengatakan untuk penerapan sistem online tersebut, maka sistem manajemen internal harus dikuatkan bersama. Bukan lagi hanya lingkup pemerintah, melainkan juga perlu ada pemantauan dari masyarakat.

"Kalau ini benar-benar kita kuatkan, kita akan berpikir bagaimana Malang ini pendapatannya tinggi. Yang penting kita ada komitmen dan sama-sana mengontrol, baik dari kami maupun dari masyarakat," ujar dia saat menghadiri Sosialisasi/FGD Program Pencegahan Korupsi dan Peningkatan Pajak Daerah Melalui Online Sistem Pemerintah Kota Malang Bekerjasama dengan KORSUPGAH-KPK RI, Rabu (9/10).

Adapun, terkait dengan kegiatan sosialisasi yang menghadirkan KORSUPGAH-KPK RI pihaknya berharap masalah WP (baik itu wajib pajak dan wajib pungut) di Kota Malang akan terupdate, terutama dengan penerapan sistem onlinenya.

"Memastikan WP terupdate, kemudian dengan kita melakukan online sistem. Dari situ goalsnya adalah pendapatan daerah. Karena nilai PAD 1,2 triliun di 2023 ternyata dari banyak analisa termasuk Korsupgah itu terlalu kecil," imbuhnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, dengan updating data yang jelas maka kepatuhan pendiri usaha di Kota Malang bakal terlihat, begitupun dengan pelayanannya. Apalagi semua unsur akan langsung terkoneksi dengan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Malang, sehingga semua yang melanggar akan terdeteksi.

"Kita kasih misalnya dua form, bayar pajak atau tidak. Kalau nggak bayar maka dia akan masuk unsur pidana penggelapan. Dengan sistem online tersebut, dari segi administrasi nanti akan diconecting-kan seluruh WP dengan DPMPTSP. Jadi yang tidak melakukan pembayaran, akan kita lakukan punishmentnya tidak diperpanjang, tapi kita hentikan," pungkas nya.