MALANGTIMES - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang lewat Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang menjalin kerja sama dengan Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK). Caranya dengan menggelar sosialisasi atau forum group discussion (FGD) bertema Program Pencegahan Korupsi dan Peningkatan Pajak Daerah melalui Sistem Online di salah satu di hotel Kota Malang (9/10/2019).

Kegiatan itu dihadiri sekitar 200 orang yang merupakan wajib pajak dari berbagai kalangan pengusaha hotel maupun resto di Kota Malang. Kegiatan ini sendiri didasari arahan serta hasil evaluasi dari tim Korsupgah KPK RI wilayah VI.

Kepala BP2D Kota Malang Ade Herawanto menjelaskan, kegiatan ini merupakan sosialisasi maupun upaya pencegahan korupsi pajak yang nantinya akan berdampak pada peningkatan pajak serta sosialisasi dalam optimalisasi pajak melalui sistem online atau e-tax

"Sudah sejak 2013 dimulai dan pernah berguru juga ke Jakarta untuk pelaksanaan pajak online. Bahasa mesin ini lebih jujur daripada manusia atau orang," jelas Sam Ade, begitu kepala BP2D akrab disapa.

Lebih lanjut dijelaskan, jika penerapan pajak dengan sistem online lebih gencar lagi, BP2D optimistis pendapatan  pajak daerah makin optimal. "Pengusaha sudah jujur, tapi mungkin kecantol ke pelaksana atau apa. Jadi, ada selisih. Maka dengan sistem online, insya Allah lebih baik, transparan, tak terlalu banyak memakan waktu," ungkap Ade.

Dan untuk saat ini, berdasarkan Perda terbaru tentang pajak dan atas arahan KPK, maka suka ataupun tidak, BP2D dan para wajib pajak yang sudah ditetapkan, wajib melaksanakan program pajak online

Kabid Penagihan dan Pemeriksaan BP2D Kota Malang Dwi Cahyo TY menambahkan, e-tax memang sudah dilakukan sejak 2013. Namun saat itu, belum terdapat dasar peraturan daerah. Namun sudah mengunakan saluran wali kota jika dalam hal dasar pemungutan, disampaikan bahwa pelaporan bisa memalui online sistem.

Kemudian pada 2015, Perda 16 Tahun 2010 tentang pajak daerah diubah. Dan di sanalah kemudian ada penerapan pajak dengan sistem online. Bagaimanapun,  pemungutan pajak harus didasarkam regulasi, mulai dari perda maupun undang-undang.

"Jika melapor biasanya mengunakan sistem konvensional dengan mengisi berkas,maka nantinya tak perlu lagi datang ke kantor BP2D. Akan kami fasilitasi  dengan sebuah alat sehingga pelaporannya terlapor by sistem," jelas Cahyo.

Di Kota malang, terdapat sembilan jenis pajak yang diamanatkan kepada  daerah untuk melakukan pemungutan. Dan di antara sembilan jenis pajak tersebut, terdapat empat jenis pajak yang self assesment atau pelaporan sendiri.

"Makanya kami berupaya maksimal agar lapran yang disampaikan tidak mengganggu aktivitas para wajib pajak. Inilah salah satunya fasilitas yang kami berikan," pungkas Cahyo.