Kepala DPKPCK Kabupaten Malang Wahyu Hidayat bersama Dirut Perumda Tirta Kanjuruhan Samsul Hadi saat berada di acara pemerintah pusat (DPKPCK for MalangTimes)
Kepala DPKPCK Kabupaten Malang Wahyu Hidayat bersama Dirut Perumda Tirta Kanjuruhan Samsul Hadi saat berada di acara pemerintah pusat (DPKPCK for MalangTimes)

MALANGTIMES - Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang, menyampaikan target besarnya terkait dana alokasi khusus (DAK) untuk tahun 2020 mendatang.

Yakni, bisa naik sekitar 30 persen dari tahun lalunya. Walaupun, secara langsung Wahyu Hidayat Kepala DPKPCK Kabupaten Malang, menyampaikan, bahwa target itu masih belum bisa dipastikan.
 

"Tapi target kita memang untuk tahun 2020 bisa naik. Sehingga kita bisa fokus untuk pembangunan air bersih dan sanitasi sebagai prioritasnya," ucap Wahyu kepada MalangTimes, Jumat (04/09/2019).

Belum pastinya nominal DAK 2020 khusus untuk DPKPCK Kabupaten Malang ini, lanjut Wahyu, dikarenakan akan adanya pergantian kabinet RI sekaligus juga dengan adanya DPR yang baru. Sehingga dimungkinkan, berbagai kebijakan keuangan maupun program pun bisa saja berganti atau mengalami beberapa perubahan.

Tapi, lanjutnya, pihaknya tetap optimis di tahun 2020 DAK untuk beberapa program prioritas bisa sesuai dengan harapan. "Kita upayakan bisa naik sekitar 30 persen. Ini juga bagian dari instruksi Bupati untuk terus intensif melakukan komunikasi dengan pusat dalam mendukung dan mempercepat pembangunan melalui anggaran pusat swbanyak-banyaknya," urai Wahyu.

Seperti diketahui, di tahun 2018 lalu, DAK yang diterima Pemkab Malang secara total mencapai Rp 655 miliar. Dimana, total DAK itu disebar di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) terkait sesuai dengan kebijakan dan aturan pemerintah pusat.

Sedangkan untuk DPKPCK sendiri, di bidang permukiman tahun lalu, DAK yang diterima memang mengalami penurunan cukup drastis. Yakni, dari sekitar Rp 5 miliar menjadi Rp 2 miliar untuk program permukiman yang salah satunya adalah untuk percepatan bedah rumah tidak layak huni.

Hal itulah yang membuat DPKPCK Kabupaten Malang terus mengintensifkan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) RI.

"Terus kita lakukan itu. Semoga berbagai upaya ini bisa membuat target bantuan pusat juga bisa lebih besar lagi di tahun depan. Sehingga kebutuhan dasar masyarakat pun bisa cepat terselesaikan, seperti air bersih dan sanitasi," pungkas Wahyu.