Komisioner Bawaslu Kabupaten Malang George da Silva menyatakan sampai saat ini NPHD belum ditandatangani. (Ist)
Komisioner Bawaslu Kabupaten Malang George da Silva menyatakan sampai saat ini NPHD belum ditandatangani. (Ist)

MALANGTIMES - Batas waktu penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk penyelenggaraan pilkada serentak 2020 datang telah selesai. Yakni tertanggal 1 Oktober 2019 lalu sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2019 tentang dana hibah pilkada 2020.

Tapi, dari data Bawaslu per 30 September 2019, baru 36 daerah yang elah melakukan penandatanganan NPHD antara penyelenggara pemilu dengan pemerintah daerah. Sebanyak 225 daerah dalam proses pembahasan dan 9 daerah lainnya belum melaksanakan pembahasan.

Sedangkan dari data KPU, yang telah menyelesaikan hal itu baru sebanyak 61 daerah dari total 270 pemerintah provinsi, kabupaten dan kota yang akan menggelar pilkada serentak 2020.

Kabupaten Malan  merupakan salah satu daerah yang belum melakukan penandatanganan NPHD, baik antara Bawaslu, KPU dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, sampai berita ini ditulis. Hal ini disampaikan oleh salah satu komisioner Bawaslu Kabupaten Malang George da Silva. 

Pria plontos ini mengatakan, sampai saat ini NPHD memang belum ditandatangani dikarenakan belum adanya titik temu terkait besaran anggaran. "Belum ditandatangani karena belum fix besaran anggaran yang kami ajukan dengan kesediaan anggaran dari Pemkab Malang," kata George kepada MalangTimes, Kamis (03/10/2019).

Seperti diketahui, Bawaslu mengajukan anggaran sebesar Rp 28,6 miliar untuk pelaksanaan pengawasan pilkada 2020. Tapi, Pemkab Malang melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Didik Budi Muljono hanya menyanggupi Rp  20 miliar.

Anggaran hibah pilkada 2020 yang bersumber dari APBD Kabupaten ini juga belum tertandatangani oleh KPU dengan Pemkab Malang karena  masih belum bertemunya kesepakatan besaran anggaran. Padahal, batas waktu penandatanganan NPHD telah melewati batas yang telah ditentukan.

George mengatakan, dengan telah melampaui batas waktu itulah, pihaknya berharap bisa duduk bersama dengan TAPD. Sebab, tanpa adanya kepastian besaran anggaran, maka proses tahapan pengawasan dari Bawaslu maupun rekrutmen panwascam tidak bisa dilakukan.

"Konsekuensinya ada tahapan yang tak bisa berjalan sesuai aturan. Karena itu, kami kemarin (01/10/2019) berkirim surat kepada DPRD untuk meminta difasilitasi untuk bisa membahas hal ini," ujar George.

Dia melanjutkan bahwa sampai hari ini surat itu belum juga berbalas dari DPRD Kabupaten Malang. Bila hal ini berlarut-larut, Bawaslu akan membuat telaah terkait persoalan tersebut kepada Bawaslu RI melalui Bawaslu Jawa Timur (Jatim). 

Pelampauan batas penandatanganan NPHD ini juga jadi perhatian khusus Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin menyampaikan akan memberikan teguran sekaligus pemanggilan kepada kepala daerah ataupun TPAD. 

"Kami ingatakan kepada daerah yang akan pilkada. Ini program prioritas nasional. Tidak ada alasan bagi daerah untuk tidak menyediakan anggaran hibah," ujar Syarifuddin kepada media, Rabu (02/10/2019) kemarin.

Terpisah, Ketua Bawaslu Kabupaten Malang M. Wahyudi menyampaikan bahwa belum adanya titik temu besaran anggaran yang diajukannya memang cukup merepotkan. Pihaknya, telah menurunkan anggaran untuk pilkada 2020, tapi masih belum bisa diterima oleh TPAD.

"Awalnya kita ajukan Rp 32 miliar, tapi TPAD minta diturunkan. Akhirnya sampai pada besaran Rp 28,6 miliar ini. Tapi, juga masih belum bisa sepakat," ujar Wahyudi.

Wahyudi juga menyampaikan, besaran anggaran yang diajukan itu sudah paling efisien dan telah dihitung sesuai keburuhan. "Kalau Rp 20 miliar, kami tidak bisa melakukan apa-apa secara maksimal. Anggaran paling besar itu kan di honor petugas sampai lapisan TPS," imbuhnya yang tetap berusaha untuk bisa menemukan proses kesepakatan dengan Pemkab Malang.