Kepala DPKPCK Kabupaten Malang Wahyu Hidayat (tengah) saat melakukan rapat pembahasan revisi Perda RTRW. (for MALANG TIMES)
Kepala DPKPCK Kabupaten Malang Wahyu Hidayat (tengah) saat melakukan rapat pembahasan revisi Perda RTRW. (for MALANG TIMES)

MALANGTIMES - Pesatnya pembangunan Kabupaten Malang tak bisa lagi diwadahi oleh regulasi daerah yang selama ini menjadi payung dalam penataan ruang dan wilayah. Yakni, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Baca Juga : Warga Terdampak Covid-19 di Kabupaten Malang, Bakal Dapat Pasokan Makanan Dapur Keliling

Kondisi itu terlihat dengan begitu masifnya pembangunan di berbagai wilayah Kabupaten Malang setiap tahun sampai saat ini. Sedangkan payung hukumnya masih mengacu pada perda RTRW yang disahkan tahun 2010. Artinya, sudah 9 tahun perda RTRW menjadi payung hukum dengan kondisi pembangunan yang tak lagi bisa dibendung. Plus ditunjang dengan berbagai regulasi tingkat pusat yang membuka keran investasi lebih lebar di tingkat daerah.

Perda RTRW Kabupaten Malang pun semakin terlihat usang dan compang-camping saat ini.
Hal ini juga telah lama dibaca oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang. Sejak tahun lalu, DPKPCK diberi kewenangan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang untuk melakukan review perda RTRW itu.

Delegasi kewenangan inilah yang langsung ditindaklanjuti oleh DPKPCK Kabupaten Malang dengan melakukan berbagai kajian yang melibatkan pemangku kepentingan terkait. Baik dari Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Provinsi Jawa Timur (Jatim) dan TKPRD Kabupaten Malang maupun dari pihak akademisi melalui beberapa kampus yang ada di Malang.
"Berbagai tahapan untuk melihat ulang perda RTRW telah kami lakukan. Sampai pada pembahasan untuk melakukan revisi secara total," ungkap Wahyu Hidayat, kepala DPKPCK Kabupaten Malang, Kamis (03/10/2019) kepada MalangTIMES.

Revisi total perda RTRW, lanjut penyandang gelar doktor ilmu sosial ini, memang tak bisa dielakkan dan ditunda-tunda lagi. Pasalnya, perkembangan pesat pembangunan bukan hanya di wilayah Kabupaten Malang. Tapi Kota Batu dan Kota Malang pun terus melakukan pembangunan setiap tahun.

Pembangunan di dua wilayah tetangga ini pun menjadi dasar kuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang melalui DPKPCK untuk selekasnya melakukan revisi Perda RTRW.
"Kabupaten Malang adalah daerah dengan kompleksitas tinggi di Jatim dalam persoalan tata ruang dan wilayah. Karena wilayahnya juga diapit oleh Kota Batu dan Malang. Ekses pembangunannya secara langsung berpengaruh besar dalam penataan ruang dan wilayahnya. Khususnya ke Kabupaten Malang," urai Wahyu.

Dia mencontohkan, dengan semakin menyempitnya lahan permukiman di Batu dan Kota Malang, maka ekspansi masyarakat akan bergeser ke Kabupaten Malang. Pun di sektor pendidikan. Beberapa perguruan tinggi pun untuk mampu menampung pelajar menimba ilmu, akhirnya harus membangun kampus baru di Kabupaten Malang. Seperti Universitas Brawijaya dan  Unisma.

Baca Juga : Dinsos-P3AP2KB Salurkan Bantuan bagi 1.666 Warga Miskin

Belum terkait pembangunan skala nasional dengan jalan tol Malang-Pandaan, Bandar Udara Abdulrachman Saleh, rencana pembangunan KEK Singosari, sampai konektivitas jalan tol menuju selatan Kabupaten Malang. Juga adanya perpindahan aktivitas perekonomian dan Pemerintahan Kabupaten Malang secara total ke wilayah Kepanjen sebagai ibu kotanya.

Berbagai percepatan pembangunan itulah yang tak lagi bisa ditampung oleh perda RTRW sebagai payung hukum dan pedoman pembangunan di Kabupaten Malang. "Hal itu yang membuat kami bersama seluruh pihak terkait menyepakati untuk melakukan revisi total perda. Soalnya, dari hasil review, memang hampir seluruh wilayah mengalami perubahan cukup pesat," ucap mantan kepala Dinas Pengairan Kabupaten Malang ini.

Pihak Pemprov Jatim melalui TKPRD pun menyepakati untuk melakukan revisi total tersebut. Apalagi,  posisi Kabupaten Malang merupakan wilayah  strategis bagi pemerintah daerah lainnya dalam pembangunan. Tak hanya Kota Batu dan Malang saja, tapi juga Kabupaten Kediri yang kini bersiap untuk membangun jalan tol wisata yang akan melintasi wilayah Kabupaten Malang, yaitu Singosari.

"Jadi, revisi perda ini memang harus menyeluruh dan mampu terkait atau tersambung dengan perda dari kabupaten dan kota lainnya," ujar Wahyu.

Dia memberikan target tahun 2020 berbagai tahapan yang telah dilakukan melalui berbagai kajian dan diskusi terarah selama ini bisa terangkum dalam rancangan perda RTRW.
"Harapan kami, semakin cepat selesai semakin baik. Karena tak bisa lagi ditunda-tunda. Tapi dengan kompleksitas ini, kami coba pasang target tahun 2020 bisa diselesaikan. Pun dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat nantinya," pungkas Wahyu.