MALANGTIMES - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia telah meluncurkan Katalog Sektoral Pendidikan dan Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah). Hal itu dimaksudkan untuk mendukung pengadaan barang dan jasa (PBJ) di sekolah dalam menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler.

Tentunya ini menjadi salah satu wujud komitmen dalam mewujudkan tata kelola keuangan pendidikan yang transparan dan akuntabel.

Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Malang pun mendorong sekolah untuk menggunakan aplikasi SIPLah. Sosialisasi aplikasi ini juga sudah dilakukan kepada ratusan operator Sekolah Dasar Negeri se-Kota Malang.

Plt. Kepala Bidang Pembinaan SD Muflikh Adhim menyatakan, sosialisasi tersebut merupakan bentuk tindak lanjut konkret dari Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, pengadaan barang dan jasa di sekolah bisa dilakukan secara daring (online) atau luring (offline).

Serta Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9954/D/LK/2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Sekolah Melalui SIPLah pada tanggal 23 Agustus 2019.

"Perlu kita pahami bersama bahwa pendayagunaan aplikasi SIPLaH ini merupakan komitmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang wajib dilaksanakan serta didukung oleh seluruh stakeholder yang terkait pada sektor pendidikan guna meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan pengawasan PBJ sekolah yang dananya bersumber dari dana BOS Reguler di Kemendikbud," ucap Kepala Seksi Sarana Prasarana Bidang Pembinaan SD tersebut.

Mengenai mekanisme pendayagunaan Aplikasi SIPLaH, ia menjabarkan, pertama, berkaitan realisasi dana BOS melalui mekanisme pengadaan barang/jasa sekolah dalam jaringan (daring) dengan nilai transaksi paling banyak Rp 50 juta dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah).

Kedua, dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa sekolah melalui SIPLah mengacu pada ketentuan pengadaan barang/jasa yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler terdiri atas ketentuan terkait barang/jasa yang diadakan melalui SIPLah, ketentuan terkait harga transaksi dalam SIPLah, serta ketentuan terkait pemilihan penyedia barang/jasa dalam SIPLah.

Muflikh memberikan penegasan, dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang diadakan melalui SIPLah, sekolah harus memastikan bahwa barang/jasa yang dibeli oleh sekolah merupakan barang/jasa yang legal dan tidak bertentangan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, prinsip, nilai dan norma, termasuk ketentuan komponen pembiayaan BOS sehingga terhindar dari permasalahan.

"Sebelum melakukan pembelian atau transaksi di aplikasi SIPLAH, terlebih dahulu sekolah mencari data atau informasi atas kewajaran harga barang/jasa melalui harga pasar setempat, informasi resmi instansi pemerintah, atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan," terangnya.

Langkah selanjutnya yakni melakukan perbandingan dan/atau negosiasi kepada penyedia barang/jasa sehingga tercapai kesepakatan harga yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Bilamana penyedia barang atau penyedia jasa langganan yang selama ini menjadi mitra sekolah namun belum terdaftar dalam aplikasi SIPLaH, maka sekolah dapat mendorong penyedia untuk melakukan registrasi pada Aplikasi SIPLaH sehingga kemudian masuk menjadi salah satu penyedia barang/jasa dalam jaringan (online) pada Aplikasi SIPLaH," paparnya.

Ia menegaskan, agar sekolah tidak melakukan transaksi terlebih dahulu manakala penyedia barang/jasa yang biasanya menjadi mitra sekolah belum terdaftar dalam SIPLaH.

"Syarat dan proses masuk pada aplikasi SIPLAH sangatlah mudah dan cepat," pungkas nya.