MALANGTIMES - Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD angkat bicara tekait opsi yang dilakukan oleh para mahasiswa maupun oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara yang memilih jalur uji materi atau Judicial Review terkait UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru.

Mahfud yang juga pakar hukum tata negara ini secara tegas mengatakan, bahwa uji materi ke MK terkait hal itu dipastikan akan ditolak oleh Majelis. "MK hanya akan membatalkan yang inkonstitusional. Jadi kalau uji materi atau isi UU, pasti ditolak. Bukan karena MK tidak berani, tapi memang tidak boleh judicial review membatalkan isi UU karena tidak disukai orang," ucap Mahfud dalam acara debat di televisi swasta.

"Selama UU tersebut sudah sesuai dengan konstitusi dan disusun melalui prosedur yang benar, maka judicial review dapat ditolak MK. MK itu bisa menyatakan itu urusan DPR dan pemerintah sehingga kembali ke legislative review lagi," ujar Mahfud yang juga menyampaikan pengalamannya selama di MK.

Lanjutnya, walaupun dimungkinkan ada beberapa pasal, misalnya yang akan dikabulkan majelis MK. "Tapi pasti kecil, mungkin dua pasal yang dikabulkan dalam uji materi itu.".

Mahfud lebih memberikan rekomendasi lain selain judicial review materi UU KPK baru ke MK. Yakni, melalui Legislatif review kepada DPR, karena UU KPK baru telah disahkan. Atau melalui Perppu yang juga diminta oleh banyak kalangan sampai saat ini.

Mekanisme legislative review membuat UU KPK hasil revisi tetap berlaku namun pemerintah dan DPR akan membahas perubahan UU KPK itu kembali lewat program legislasi nasional di masa sidang berikutnya.

Legislatif review, bahkan menurut Ketua Umum Suluh Kebangsaan ini,  merupakan jalan yang paling lembut dan prosedural untuk menyelesaikan polemik  UU KPK baru.

Dua opsi ini pula yang telah juga disampaikan Mahfud kepada Presiden Joko Widodo saat dirinya bersama tokoh masyarakat diundang ke Istana, beberapa waktu lalu.

Mahfud juga menyampaikan keherannya atas demonstrasi yang masih terjadi. Serta menyebutnya aneh karena orasi yang dilakukan dalam demo masih dengan isu yang sama saat begitu ramainya berbagai RUU akan dibahas dan disahkan oleh DPR. "Padahal kan tuntutan itu sudah ada yang dibatalkan dan ditunda, selain UU KPK saja. Jadi aneh demo kemarin itu. Ini siapa yang nyetir? Yang sudah selesai kok masih didemo," tandasnya.