Hebat, Pemkab Malang Kembali Raih Opini WTP BPK Kelima Kalinya

MALANGTIMES - Di tengah guncangan pada ujung tahun 2018 lalu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang kembali memberikan rasa percaya masyarakat terhadap jalannya roda pemerintahan. Pasalnya, Pemkab Malang kembali membuktikan dalam penyelenggaraan pemerintahannya, khusus terkait penegakan prinsip keuangan dinilai telah sesuai dengan berbagai regulasi pemerintah. Sehingga untuk prestasi itu, Pemkab Malang kembali diganjar Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI. Raihan WTP dari BPK yang diterima oleh Pemkab Malang ini tercatat merupakan yang kelima kalinya. 

Seperti diketahui Pemkab Malang sejak tahun 2014-2017 meraih secara berturut-turut opini WTP BPK. Artinya, Pemkab Malang dengan raihan yang kelima kalinya memperlihatkan kepatuhan dan taat atas atau prinsip pengelolaan keuangan sesuai regulasi maupun akuntansi. 

Hal ini juga memperlihatkan, bahwa pernyataan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Didik Budi Muljono, terkait roda pemerintahan tetap berjalan lancar setelah dilanda tsunami di tahun 2018 lalu, terbukti. "Roda pemerintahan berjalan lancar. Walau pun sempat diguncang prahara. Pemkab Malang Insya Allah tetap Hebat dalam menjalankan amanahnya kepada masyarakat," ucap Didik Budi dalam berbagai kesempatan.

Raihan opini WTP BPK RI ini pun diterima secara langsung oleh Bupati Malang Sanusi. Dimana, Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Mardiasmo, melalui BPK RI menyerahkan opini WTP untuk seluruh proses transaksi keuangan yang telah diaudit sejak awal tahun 2019 untuk laporan keuangan 2018.

Wakil Menteri Keuangan RI Mardiasto (kanan) bersama Bupati Malang Sanusi saat menerima opini WTP BPK RI (Humas Pemkab Malang)

Senada, Sanusi yang juga mendapatkan apresiasi dari Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawangsa, mengatakan, raihan tersebut merupakan wujud berjalannya pemerintahan yang baik dalam mengelola keuangan. "Kita tentunya senang kembali meraih opini WTP BPK tahun 2018 ini. Ini semakin mengukukuhkan Kabupaten Malang sebagai wilayah yang patuh dan taat atas prinsip keuangan sesuai regulasi dan akuntansi," kata Sanusi, Rabu (02/10/2019) setelah menerima opini WTP BPK di Gedung Negara Grahadi Gubernur Jatim, Kota Surabaya.

Sanusi juga menjelaskan raihan itu diberikan karena memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan kebijakan akuntansi Pemkab, kecukupan bukti pengungkapan, sistem pengendalian intern dan kepatuhan pelaksanaan tata usaha dan pertanggung-jawaban keuangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Jadi opini WTP BPK didasarkan pada penilaian empat hal diatas untuk LKPD Pemkab Malang tahun 2018," ujar Sanusi yang didampingi Inspektur Kabupaten Malang, Tridiyah Maistuti.

WTP seperti diketahui menjadi predikat tertinggi dalam hasil audit BPK dalam laporan keuangan. Pemeriksaan berkala keuangan terhadap pengelola keuangan dalam pemerintahan tersebut dalam rangka memberikan pendapat (opini) tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. 

Pemberian opini WTP didasarkan pada kewajaran penyajian laporan keuangan dalam  pos-pos laporan dalam semua hal yang material dibandingkan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). 

Sanusi juga menegaskan, bahwa raihan opini WTP BPK RI akan semakin melecut seluruh jajarannya untuk lebih giat lagi bekerja, berhati-hati dan lebih akurat, serta akuntabel dalam penggunaan keuangan. "Sehingga keuangan itu harus selalu sesuai dengan perencanaan dan penggunaannya dengan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan," ujar Sanusi.

Dalam kesempatan itu, dia juga tidak lupa menyampaikan apresiasinya kepada seluruh jajarannya di Pemkab Malang yang telah memperlihatkan kinerjanya secara maksimal. " Terima kasih kepada semua ASN Pemkab Malang yang sudah bekerja keras dan dibuktikan dengan prestasi terhadap proses penggunaan atau seluruh transaksi keuangan dengan hasil WTP ini. Terus berikan yang terbaik kepada masyarakat," pungkasnya.

Top