Wali Kota Malang, Sutiaji (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).
Wali Kota Malang, Sutiaji (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).

MALANGTIMES - Revitalisasi Pasar Blimbing belum menemui titik terang hingga sekarang. Proses pembangunan terus molor dan menuai banyak protes. Pemerintah Kota Malang saat ini pun mulai bersiap mengambil langkah tegas. Salah satunya adalah memutuskan kerjasama atau melepaskan investor yang ada saat ini.

Wali Kota Malang, Sutiaji menyampaikan, memutuskan hubungan kerjasama dengan investor dilakukan sebagai salah satu pilihan untuk memulai pembangunan Pasar Blimbing. Sehingga, proses pembangunan tak lagi menggantung dan dapat dilaksanakan lebih cepat.

"Jadi itu salah satu opsi yang kami pertimbangkan untuk saat ini," katanya pada wartawan belum lama ini.

Dia menjelaskan, beberapa pasar tradisional yang kini akan direvitalisasi, salah satunya Pasar Blimbing sudah memiliki legal standing (LS) dan legal opinion (LO). Untuk bisa mempercepat pembangunan, bisa dilakukan menggunakan APBD atau bantuan dari pemerintah pusat.

"Kemarin juga ada investor dari China yang mau memberikan pinjaman. Ini menjadi opsi lain pula bagi Pemkot Malang untuk revitalisasi Pasar Blimbing," jelasnya.

Menuurtnya, opsi itu akan diambil ketika proses pembangunan yang direncanakan tak kunjung dilakukan. Ketika tak ada kesepakatan baru, maka sederet opsi yang bisa ditempuh akan dilakukan agar proses pembangunan berjalan lebih cepat.

Sampai saat ini, proses pembangunan Pasar Blimbing memang belum menemui titik terang. Salah satunya lantaran adendum atau perjanjian kerjasama (PKS) yang masih menjadi kendala tersendiri.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kota Malang, Wahyu Setianto sebelumnya menyampaikan, saat ini Pemerintah Kota Malang dan investor masih difasilitasi oleh DPRD Kota Malang berkaitan dengan realisasi pembangunan pasar tersebut. Karena terdapat perbedaan pendapat berkaitan dengan masa pengelilaan setelah pembangunan nantinya.

"Jadi ada perdebatan terkait masa pengelolaan pasar oleh investor, yang itu masih dicarikan jalan sampai sekarang. Investor menghendaki 30 tahun pengelolaan pasca pasar usai dibangun, tapi dalam aturan pengelolaan 30 tahun setelah PKS ditandatangani. Sekarang, PKS sudah sembilan tahun lebih," tegasnya.