MALANGTIMES - Mantan aktivis sekaligus anggota DPR dari PDI-Perjuangan Masinton Pasaribu melontarkan pernyataan tajamnya atas berbagai desakan dari kalangan tertentu yang memaksa Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengeluarkan Perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang) terkait UU KPK baru. 

Pria kelahiran 11 Februari 1971 ini tegas menyampaikan bahwa desakan agar Jokowi mengeluarkan perppu merupakan jebakan batman dari pihak-pihak tertentu. Pernyataan itu pun disampaikannya berulang-ulang dalam berbagai siaran televisi. 

"Ini jebakan  batman dan kami dari PDI-Perjuangan akan memastikan presiden tidak masuk dalam hal ini dan menabrak aturan," tegas Masinton, Selasa (01/10/2019) malam. 

Masinton juga memberikan apresiasinya kepada 18 mahasiswa yang secara konstitusional mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) dibandingkan dengan para pakar tata negara maupun aktivis pemberantasan korupsi yang tetap ngotot meminta presiden mengeluarkan perppu. 

Padahal, lanjutnya, semua sistem dalam bernegara sudah ada. Sehingga apabila ada perselisihan, maka ada lembaga negara. "Dalam demokrasi, aturan dan konstitusi adalah normanya. Maka saya apresiasi para mahasiswa itu dibanding para aktivis. Mereka memiliki kesadaran lebih maju dalam berkonstitusi," ujarnya. 

Berbicara konstitusi, Masinton juga secara tegas mengatakan tidak boleh kalah atas desakan orang perorangan, kelompok, maupun opini yang terus digalang para aktivis pemberantasan korupsi maupun KPK sendiri. Salah satunya opini yang memosisikan bahwa orang yang pro-revisi disebut pro-koruptor dan yang kontra dinamakan pembela pemberantasan korupsi. 

"Ini kan gila. Ada 85,6 juta masyarakat yang memilih Jokowi. Ada 349 kursi partai di sana. Pemerintah dan DPR kompak untuk ini, biasanya pecah. Saya ingin katakan pembela KPK dan KPK ini masih memakai cara pandang yang lama. Saya kecewa," tandasnya. 

Karena itulah, tegas Masinton, perppu merupakan jebakan yang bisa merugikan presiden maupun bangsa. "Jadi, saya tetap berpandangan bahwa perppu itu jebakan batman," imbuhnya.

Beberapa hal yang disampaikan Masinton berawal juga dari berbagai rapat yang dilakukannya selama ini dengan KPK. Beberapa hal yang kini dimintakan lahirnya perppu, misalnya pasal dewan pengawas, penyadapan, SP3, dan status kepegawaian dalam KPK, telah disampaikan. 

Tapi, lanjut Masinton, berbagai kesimpulan rapat Komisi III dengan KPK tidak ada yang dilaksanakan. Misalnya konflik internal di KPK yang minta diselesaikan dengan baik tidak dijalankan. "Pengelolaan barang sitaan dan rampasan tidak dikelola dengan baik berdasarkan hukum. Ini terlihat dari hasil audit keuangan  wajar dengan pengecualian,"ucapnya. 
"Jadi, apa kita akan teruskan dan pertahankan pemberantasan korupsi model sirkus ini. Tidak semua hal di-perppu-kan. Golong hormati proses konstitusional. Ini kan sedang proses di MK," tandasnya.