MALANGTIMES - Mantan penasihat KPK Abdullah Hehamahua menyampaikan bahwa Desember 2019, saat pimpinan baru lembaga antirasuah ini dilantik, akan terbit berbagai SP3 (surat penghentian penyidikan). Baik terkait kasus BLBI, Bank Century, Meikarta, dan lainnya. 

Pernyataan Abdullah itu disampaikannya dalam acara debat panas di stasiun televisi swasta, Selasa (01/10/2019) malam. Di acara itu dibedah tema terkait perppu terkait UU KPK.  "Dari pimpinan KPK baru yang akan dilantik Desember nanti akan terbit SP3 itu," ucapnya.

Seperti diketahui, UU KPK hasil revisi yang ramai diperbincangkan dan menimbulkan gelombang protes telah mencantumkan  pasal 40 ayat (1). Yakni, KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama dua tahun.

Kewenangan inilah yang menurut Abdullah akan dipakai nanti oleh pimpinan KPK baru dalam berbagai kasus besar yang ramai menghiasi media selama ini. 

Abdullah juga menyampaikan saat ditanya terkait keyakinan bahwa pimpinan KPK baru periode 2019-2023, yaitu Firli Bahuri, Alexander Marwata, Nawawi Pomolango, Nurul Ghufron, dan Lili Pintauli Siregar, akan menerbitkan SP3 didasarkan pada common sense-nya.  "Ini comman sense (akal sehat) saya. Melihat proses yang terjadi di tubuh KPK saat ini," ujarnya.

 Dia juga mencontohkan bahwa pimpinan KPK periode 2019-2023 memiliki beberapa catatan yang kurang baik. Bahkan bukan hanya telah melanggar etika, tapi melakukan pelanggaran berat. 

"Nah, majelis kode etik ini akan menjauhi hukuman pelanggaran berat. Tapi sebelum eksekusi, pimpinan ditarik lagi. Ini yang menjadi dasar common sense saya," imbuhnya. 

Abdullah juga menyoroti penyadapan yang selama ini dilakukan KPK dalam menjerat para koruptor. Penyadapan telah sesuai dengan prosedur dan diawasi ketat. 

"Ada audit penyadapan dalam KPK, yaitu 3 bulan sekali. Semua ikuti aturan, misalnya harus buat memo resmi ke satgas, deputi sampai pimpinan. Terus harus ada dua tanda tangan yang mengizinkan serta wajib ada substansi penyadapan. Selain itu, dibuatkan transkrip terkait hal-hal terkait pidana," urai Abdullah yang juga aktif menyuarakan penolakan UU KPK baru ini. 

Beberapa pernyataan Abdullah lainnya pun tak jauh berbeda dengan yang menyuarakan penolakan UU KPK hasil revisi. Misalnya, Zainal Arifin Mochtar, pakar hukum tata negara, yang menyoroti  UU KPK baru yang dinilainya melemahkan KPK. 

Zainal menegaskan bahwa dirinya beserta yang lain akan bersiap juga melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Tentu akan kami ajukan. Tunggu saja nanti," ujarnya saat menanggapi pernyataan Masiton Pasaribu, penggagas adanya revisi UU KPK. 

Zainal juga menyampaikan, dirinya memiliki hak konstitusional kepada Presiden Jokowi, yaitu menagih janji politiknya dalam kampanye Pilpres 2019 lalu. Terkait pernyataan Jokowi untuk memberantas korupsi dan menguatkan KPK. 

"Saya punya hak untuk menagih itu. Ini bukan soal hukum. Ini menagih janji presiden terkait KPK. Masa tidak boleh nagih janji. Presiden, mana ayo dong keluarkan (perppu)," ucapnya.