MALANGTIMES - Fenomena maraknya aksi unjuk rasa yang terjadi di beberapa hari ini memang menyedot perhatian publik. Pasalnya, selain kalangan mahasiswa, para siswa juga turut terlibat aksi untuk menyalurkan aspirasi.

”Menurut saya aksi demo yang terjadi belakangan ini sudah tidak relevan lagi, soalnya apa yang dituntut oleh massa sudah dipenuhi oleh pemerintah,” Kata Kapolres Malang, AKBP Yade Setiawan Ujung saat memberikan sambutan dalam acara Silahturahmi 3 Pilar Bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Dalam Rangka Wawasan Kebangsaan di Lingkungan SMA/SMK Sederajat, Selasa (1/10/2019).

Dalam agenda yang dilaksanakan di Gedung Sanika Satyawada Mapolres Malang ini, juga turut dihadiri oleh Bupati Malang Muhammad Sanusi, Ketua DPRD Malang Didik Gatot Subroto, dan Komandan Kodim (Dandim) 0818 Kabupaten Malang- Kota Batu, Letkol Inf Ferry Muzzawad.

Selain itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Malang, Ketua PN Malang, Seluruh Kepala Sekolah SMA sederajat yang ada di Kabupaten Malang, Ketua Osis, hingga 276 peserta dari pelajar SMA sederajat juga turut diundang dalam acara tersebut.

”Kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk memberikan wawasan kebangsaan khususnya di kalangan pelajar, terkait situasi politik dan aksi unjuk rasa yang mulai melibatkan kalangan pelajar. Hal ini tentunya perlu disikapi lebih lanjut lantaran dapat membahayakan siswa,” terang Ujung saat ditemui awak media disela-sela agenda.

Lebih lanjut, Ujung menjelaskan jika memang kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak seluruh warga negara. Seperti yang sudah diatur dalam Undang-undang nomor 9 tahun 1998. Namun demikian, para pelajar khususnya kalangan SMA yang dilibatkan dalam aksi unjuk rasa, dikhawatirkan dapat mengalami aksi kekerasan. ”Tidak hanya para pendidik di sekolah, peran orang tua juga penting untuk melindungi putra putri mereka dari aksi kekerasan yang dimungkinkan bisa terjadi saat pelajar yang masih labil ini mengikuti aksi demo,” ungkap Ujung.

Himbauan tersebut, lanjut Ujung, juga sudah sesuai dengan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Mendikbud. Yakni pada Surat Edaran nomor 9 tahun 2019 tentang pencegahan keterlibatan peserta didik dalam aksi unjuk rasa.

”Orang tua dan para pendidik, tidak hanya berperan mengawasi pelajar didalam lingkungan sekolah saja. Melainkan kegiatan diluar sekolah juga harus terus diawasi, tujuannya agar para siswa tidak terlibat dalam aksi demo turun ke jalan yang dapat berpotensi mengancam keselamatan mereka,” pungkasnya.