Sekda Kabupaten Malang Didik Budi Muljono saat memberikan sambutan dan penekanan atas kinerja ASN Kabupaten Malang, beberapa waktu lalu (Pemkab Malang for MALANGTIMES)
Sekda Kabupaten Malang Didik Budi Muljono saat memberikan sambutan dan penekanan atas kinerja ASN Kabupaten Malang, beberapa waktu lalu (Pemkab Malang for MALANGTIMES)

MALANGTIMES - Mewujudkan pemerintahan yang baik, tidak bisa lepas dari kinerja aparat sipil negara (ASN) yang ada di dalamnya. Khususnya ketaatan dan kepatuhan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari melayani masyarakat sesuai dengan aturan yang ada. 

Melihat kepatuhan terhadap aturan, salah satunya adalah bekerja sesuai waktu yang telah ditentukan, pemimpin daerah bisa melihatnya dari kehadiran seluruh ASN. Yakni, melalui absensi kehadiran yang ada di setiap organisasi perangkat daerah (OPD). 

Baca Juga : Pemprov Jatim Buka Posko Pendampingan Pendaftaran Program Kartu Prakerja di 56 Lokasi

Perkembangan teknologi pun semakin memudahkan para pemimpin daerah, khususnya Sekretaris Daerah (Sekda) untuk melakukan pemantauan periodik terkait kehadiran para ASN. Yakni dengan aplikasi e-Presensi yang sudah terbilang familiar dewasa ini di pemerintahan. Tak terkecuali dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang. 

"Teknologi sudah berkembang pesat. Pun dalam pemerintahan saat ini. Salah satunya e-Presensi yang kini sudah dipergunakan oleh seluruh OPD di Kabupaten Malang. Ini yang harus kita kawal untuk memastikan berjalannya pelayanan para ASN kepada masyarakat," kata Didik Budi Muljono Sekda Kabupaten Malang, Senin (30/09/2019).

E-Presensi seperti diketahui merupakan aplikasi yang bertujuan untuk memudahkan kegiatan absensi pegawai. Melaluinya, kehadiran pegawai setiap hari bisa terpantau dan dijamin keabsahannya, oleh para pimpinan yang memiliki kompetensi untuk menilainya. 

Pasalnya, menurut Didik Budi melalui e-Presensi, pihaknya bisa menilai kinerja seorang ASN yang nantinya juga berkaitan dengan haknya dalam menerima tunjangan profesi. 

"Jadi melalui kehadiran, ASN pun dinilai kinerjanya. Melalui aplikasi digital seperti e-Presensi, akan menutup lobang bagi ASN yang hanya titip absen," ujarnya kepada MALANGTIMES. 

Sekda Kabupaten Malang Didik Budi Muljono (for MALANGTIMES)

Melalui posisinya yang terbilang sentral itulah Didik Budi juga mendorong seluruh jajaran di bawahnya untuk tetap patuh atas tugas yang diembannya sebagai pelayan masyarakat. 

"Tentunya e-Presensi ini juga sebagai alat kontrol kita. Karena itu beberapa hari lalu kita adakan sosialisasi menyeluruh terkait hal ini kepada OPD," tegas Didik Budi yang juga mewanti-wanti ASN untuk tetap meningkatkatkan kinerjanya.

Pelayanan prima pun diminta Didik Budi, sehingga roda pemerintahan berjalan lebih cepat, tepat sasaran dan berdampak nyata pada masyarakat. Apabila, kehadiran saja, lanjutnya, tidak tertib maka harapan besar untuk mewujudkan Kabupaten Malang Hebat dalam berbagai sektor akan semakin sulit direalisasikan. 

Baca Juga : Sumbang Angka Positif Covid-19 Tertinggi, Gubernur Jatim Belum Ajukan PSBB

"Jadi saya tegaskan mari mengabdi untuk masyarakat. Pemerintahan yang hebat bisa terwujud bila masyarakatnya didorong untuk menjadi hebat pula. Cara sederhananya, beri contoh masyarakat dengan kerja kita semua," urai Didik Budi. 

Melalui e-Presensi pula pimpinan daerah atau OPD bisa menjatuhkan sanksi bagi pegawainya yang tak taat aturan. Hal ini bahkan telah mulai berjalan di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Dimana,  sanksi bagi guru ASN yang tidak menjalankan tugas serta terpantau di e-Presensi,  maka tunjangan profesi pendidik (TPP) tidak akan dibayarkan. 

"TPP tidak akan dibayarkan kalau empat hari tidak bertugas. Ini menyangkut hak dan kewajiban sekaligus untuk kedisiplinan seorang ASN," ujar M Hidayat saat dirinya masih memangku jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, waktu itu.