Pemasangan PJU (suaratangsel.com)
Pemasangan PJU (suaratangsel.com)

MALANGTIMES - Keberadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) liar sangat meresahkan dan merugikan Pemerintah Kota Malang. 

Untuk itu, tindakan tegas mulai diambil dengan cara menyusun MoU operasi PJU liar. 

Tujuannya adalah membersihkan PJU liar yang selama ini sengaja mengambil listrik dari tegangan tanpa seizin Pemkot Malang.

Kasi Pengembangan Jaringan Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Kota Malang Andi Hamzah menyampaikan MoU dilakukan antara Disperkim Kota Malang dengan dinas dan stakeholder lain. 

Di antaranya kejaksaan, PLN, hingga Satpol PP. Tujuannya melakukan patroli ke berbagai daerah di Kota Malang dan lebih memperketat aturan.

"Karena selama ini PJU liar telah membebankan biaya listrik lebih besar. Setelah diputus masih saja ada pemasangan baru lagi," katanya pada wartawan belum lama ini.

Dia menjelaskan, kerjasama dilakukan untuk bisa mengkondisikan patroli lebih sering. 

Karena jika hanya mengandalkan tim Disperkim Kota Malang, patroli masih belum terlalu maksimal. 

Sehingga Pemkot Malang masih sering kecolongan. Hal ini coba diantisipasi dengan berbagai cara, salah satunya pencegahan.

"Hampir semua kecamatan itu seperti itu, salah satunya yang paling banyak itu di Kecamatan Sukun," imbuhnya.

Menurutnya, paling banyak PJU liar ditemukan dikawasan permukiman padat dan perkampungan. 

Selama ini, penindakan memang tak dapat dilakukan secara maksimal. 

Sehingga, dia menilai peelu ada upaya lebih tegas untuk memastikan PJU liar dapat terus ditekan.

Tak hanya itu, Andi juga menekankan sesuai dengan perencanaan, Kota Malang saat ini membutuhkan sekitar 37 ribu titik PJU resmi untuk dipasang. 

Nilai tersebut dinilai ideal bagi standart penerangan kota sekelas Kota Malang. 

Sampai saat ini yang terpasang baru sekitar 25 ribu. Artinya Kota Malang masih butuh 12 ribu titik baru.